Tak Ada Jaminan Hidup Bagi Orang Papua Dalam Bingkai NKRI

Ilustrasi konflik bersenjata di papua

    Kehadiran aktivitas tambang Freeport telah banyak memberikan dampak buruk bagi rakyat West Papua (khususnya suku Amungme dan Kamoro yang berhubungan langsung dengan dampak dari limbah, kerusakan alam, dan konflik-konflik horizontal yang dimenajemenkan oleh aparatur negara/sekuriti perusahaan, juga kesehatan yang buruk). Keberadaan sosial suku Amungme dan Kamoro; hal yang sama juga dihadapi oleh masyarakat yang berada di daerah di mana perusahaan nasional dan multi nasional berada, dan wilayah strategis kepentingan kapital negara dan borjuasi: infrastruktur jalan, pembangunan kota, dan sebagainya. Hal ini mencerminkan keberadaan sosial yang sangat krusial dan memprihatinkan; mencerminkan hak hidup orang Papua yang sangat tidak dihargai.

    Hal mengesampingkan dan tidak menghargai hak hidup orang Papua ini bukan saja baru terjadi. Catatan terpenting, Papua dicaplok ke dalam NKRI demi mengamankan komoditi bahan mentah produksi manufaktur; komoditi kapital; kepentingan ekonomi politik negera-negara kapitalis tentunya. Salah satunya, yang kita kenal saat ini adalah perusahaan raksasa dunia milik imperialis Amerika Serikat.

    Kehadiran Freeport (1963: Freeport sudah beroperasi di West Papua, 1967: tahun kontrak pertama Freepot dilakukan)—menurut saya—adalah sebab akibat dari sejarah massa silam, di mana sistem Pemerintahan Indonesia mengklaim West Papua dengan dalil jajahan Hindia-Belanda (baca: TRIKORA di Alun-Alun Yogyakarga oleh Soekarno pada 19 Desember 1961)—selanjutnya, terjadi pembataian, pembunuhan terhadap orang-orang Papua oleh militer Indonesia melalui operasi-operasi militeristik yang dilancarkan; juga diiringi dengan terjadinya pembantaian di Jawa pasca 1965-1966; mereka adalah kaum yang (salah satunya) anti terhadap imperialisme.

    Historis keberadaan Freeport; penandatanganan kontrak karya pertama dilakukan pada 7 April 1967 silam. Saat itu, West Papua belum menentukan pendapat suara rakyat, apakah mereka harus ikut Indonesia atau berpemerintahan sendiri, seperti yang dibahas dalam New York Agreement (1962), dan direalisasikan dalam pelaksanaan Pepera pada 1969; dan saat itu, belum diakui oleh dunia internasional soal keberadaan Papua dalam NKRI. Pelaksanaan New York Agreement (1962) juga tidak melibatkan orang Papua dalam proses pembahasannya. Dan, hal itu terbukti pada saat proses Pepera dilaksanakan: Pepera cacat hukum internasional, juga memperoleh suara manipulatif; orang-orang Papua diteror dan diintimidasi saat berlangsungnya Pepera.

    Kini, 50 tahun usia Freeport mengkeruk emas, tembaga, tima, batu bara, mineral di West Papua. Sekian tahun telah berlalu, Freeport hanya memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup bagi bangsa West Papua. Dampaknya tidak hanya datang dari kerusahkan lingkungan saja. Tapi, penjajahan yang masih masif dilakukan oleh aparatur (negara) ideologis: hukum dan pengadilan, UU dan parlementer, pendidikan dan budaya; dan juga oleh aparatur reaksioner: militer organik maunpun non organik. Penjajahan itu terjadi sebelum PT FI beroperasi di West Papua—Trikora (19 Desember 1961) adalah awal penjajahan di atas tanah Papua.

    Dari Rezim Soekarno-Hatta hingga Jokowi-Jusuf Kala tak ada bedanya. Kehadiran sistem Negara Kolonial Indonesia (baca: Indonesia) di tanah Papua terus memperbaharui tatanan penjajahan, dan cara-cara pendekatan sosial Papua yang sangat memperbudak secara halus. Hal itu dapat kita lihat dari kebijakan-kebijakan setiap rezim dari periode ke periode selanjutnya.

    Rezim Soeharta yang berwajah otoriter dan selalu mendekati rakyat dengan tangan besi; telah berhasil melancarkan berbagai rangkaian operasi-operasi militer, yang dimulai sejak Operasi Trikora (1961) yang dikomandoi oleh Soeharta; hingga 1998, tragedi Biak Berdarah disertai penangkapan tokoh-tokoh politik, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan banyak macam khasus yang hingga sampai saat ini belum diungkapkan.

    Selanjutnya, Rezim Gurdur. Walau singkat ia menjabat di kursi kepemimpinan Negara Indonesia, tetap ia melahirkan produk penjajahan yang bernama Otonomi Khusus (baca: Otsus) untuk West Papua. Diberikan Otsus dengan label separatis dan menjaga eksistensi kesatuan negara yang—katanya—plural ini. Dampak dari Otsus, terjadi pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat (2004). Disusul lagi dengan pemekaran kabupaten baru, kecamatan baru, desa hingga RT, RW yang sebetulnya adalah tidak memenuhi syarat jumlah orang Papua yang siap menduduki. Maka, strategi selanjutnya adalah diberlakukan trasmingrasi besar-besaran ke West Papua untuk menduduki di setiap daerah pemekaran dan untuk menguasai tanah-tanah kosong, juga untuk kemudian yang terjadi hari ini adalah buruh-buruh sawit, buruh perusahaan minyak di Sorong, gas di Bintuni, dan Freeport hingga pasar, usaha-usaha ekomoni miko dan makro dikuasai oleh orang-orang transmigrasi.

    Setiap sektor kehidupan didominasi oleh orang-orang transmigrasi yang sebetulnya mereka diusir dari pulau luar Papua untuk kepentingan investasi dan menguasai tanah-tanahnya. Mereka dikirim ke Papua atas nama ideologi NKRI harga mati, dan mengembalikan Papua ke Ibu Pertiwi. Maka, kuasailah semua lini sektor kehidupan. Orang Papua hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, akibat salah satunya adalah tidak diberdayakan, atau tidak diberikan kesempatan mengekpresikan ke-Papua-an.

    Indonesia menguasai di West Papua tidak hanya dengan tindakan fisik, tetapi juga hegemoninya. Suprastruktur Negara Indonesia dibangun di Papua untuk meng-Indonesia-kan orang-orang Papua. Mulai dari penerapan kurikulum pendidikan di West Papua, tentu Jawa sentris. Di atas itu, propaganda hegemoni kolonialisme tuannya imperialisme sangat masif dilakukan—bentuklah kesadaran sosial oleh hegemoni dan suprastruktur negara. Indonesia membangun perkembangan generasi Papua ini justru jauh dari alam yang seharusnya mereka berdialektika. Itu yang disebut program Gusdur yang menolak referendum. Otsus-lah menjadi jawaban (penyelesaian) bagi Gusdur untuk persoalan aneksasi West Papua.

    Dampak dari Otsus, tanpa memberdayakan orang Papua dalam hal pengetahuan dan ketrampilan, dibanjirkanlah uang dalam produk PNPM Mandiri, RESPEK, 1 Miliyar Dana Pembangunan Desa; dan beras ke pelosok perkampungan dalam produk JPS, BULOG. Hingga sampai saat ini, rakyat West Papua dibuat ketergantungan di atas negerinya sendiri.

    Pada Rezim Susilo Bambang Yodoyono dan Boediono—pendekatan yang dilakukan pada rakyat West Papua adalah pertama, barbarisme. Dibuka pengiriman minuman keras ke Papua, berlabel khusus untuk Irian Jaya, diperdagang secara terbuka dan legal, bebas konsumsi bagi siapapun, dibuka prostitusi dimana-mana secara legal. Dan kesimpulannya, hancurlah sudah generasi West Papua. Kemudian,meningkat pula penderita virus/penyakit HIV/AIDS di West Papua. Angka kematian meningkat drastis menurut setiap data statistik. Dipropaganda kebudayaan orang Papua adalah “mabuk” (mengonsumsi minuman keras). Lalu, pendekatan aparatur kepada para pemabuk dilakukan dengan cara menghakimi, pengejaran, penangkapan, dan terakhir hanya ada di dua tempat bagi mereka: kuburan atau penjara.

    Kemudian, pada periode Rezim Jokowi Dodo dan Jusuf kala—rezim yang diagung-agungkan oleh publik tentang Jokowi yang dermawan, Jokowi yang merakyat dan peduli terhadap keberadaan sosial yang sangat prihatin, adalah omongan yang penuh tipu. Di balik semua itu, banyak pertumpahan darah yang terjadi di West Papua. Tak ada bedanya dengan rezim-rezim sebelumya. Lebih kejam dari Rezim Sorharto dan Gusdur.

    Dibuka bebas investasi di West Papua, tanah Papua diduduki perusahaan sawit di mana-mana. Perusahaan masuk menduduki seluruh dataran wilayah West Papua dan menggeserkan, lalu mengasingkan orang-orang West Papua dari buminya, membangun infrastruktur dan pembangunan kota untuk kepentingan akses hasil eksploitasian untuk dibawa pergi keluar Papua. Rakyat Papua hanya mendapatkan tangisan, pembunuhan, penangkapan, pemerkosaan, intimidasi, diskriminasi, dan tindakan-tindakan militeristik dan rasialisme.

    Atas sifat Indonesia yang menunjukan sikap superior, dan menjajah di West Papua, telah membuktikan bahwasannya populasi orang Papua hanya 42,24% : 1.961.000 juta jiwa orang Papua dari keseluruhan manusia yang ada di Papua: 4.642.000 juta jiwa. Sisanya: 2.681.000 (57,76%) juta jiwa adalah aparat militer dan non Papua (Hasil Penelitian International Coalition for Papua : 2015. Hal. 80). Kemudian, dari jumlah populasi orang Papua di atas, sebanyak 7.146 orang terkena virus HIV positif dan yang penderita AIDS: 78,292 orang Papua (Data Laporan Kementerian RI: 2016). Dan, untuk mereka (penderita) tidak ada obat penyembuhan. Rumah sakit tidak ada di pelosok perkampungan. Di perkotaan ada rumah sakit, tapi tak ada sarana prasarana karena dokter buka tempat praktek dan apotik pribadi untuk memupuk kapital.

    Hal lain adalah, aspirasi rakyat West Papua untuk menentukan nasip sendiri bagi orang Papua—yang juga menjadi tanggung jawab Konstitusi Negara Indonesia—dihadapi dengan tindakan-tindakan militeristik (yang terjadi sejak 1961 melalui Operasi Bratayuda dan operasi-operasi lainnya): direpresi secara reaksioner, penangkapan para aktivis, penjaraan hingga pembunuhan pun sangat sering.

    Lalu, orang-orang West Papua diharuskan (dipaksakan) untuk menuruti kemauan Indonesia. Program Keluarga Berencana dikampanye ke pelosok-pelosok, lewat gereja-gereja, sekolah-sekolah, balai-balai kesehatan. Hal itu diharuskan dengan dalil mengurangi jumlah kelahiran penduduk Indonesia yang setiap tahun bertambah. Bah, ini keliru! Hal lain adalah tanah adat dirampas dengan dalil tanah milik negara. Untuk memudahkan—legalisasi—transaksi tanah, Indonesia menerapkan tanah sertifikasi di West Papua. Itu yang terjadi di West Papua. Indonesia menanamkan (menyebarluaskan) budaya, ideologi, filsafat, ide, nilai, dan norma lewat ilmu pengetahun, lalu disebar luaskan ke seluruh tempat di mana orang Papua mendapatkan akses ilmu pengetahuan. Mereka menyuntik ajaran-ajaran mistis lewat propaganda-propaganda untuk mengontrol pikiran orang Papua; orang West Papua sandar pada keinginan dan kemauan mereka (secara tidak langsung).

    Maka, dari kondisi keberadaan sosial yang telah tersirat di atas ini, telah memberikan cerminan hak penentuan nasib sendiri bagi orang Papua—pun dalam kerangka Negara Kolonial Indonesia—itu dipertanyakan soal tanggung jawabnya—pengakuan bahwa memang orang West Papua sedang dijajah.

    Kemudian, karena atas kampanye pelanggaran hak asasi manusia Papua yang mendunia atas tindakan kolonialis Indonesia, stigma separatisme, makar, teorisme—setelah dunia internasional mengakui terorisme dan separatisme adalah musuh negara dan dunia internasional—menjadi dalil perlakuan Indonesia terhadap orang-orang West Papua. Gerakan perlawanan rakyat diterima dengan moncong senjata. Hal itu, menurut saya, tidak hanya sebatas meredam gerakan rakyat. Sebab, tindakan represi terhadap gerakan rakyat itu sering memakan korban. Selain itu, kejadian-kejadian serupa seperti kanibal pun terjadi di West Papua. Masifnya pembunuhan terhadap manusia Papua pada malam hari. Sering ditemukan di mana-mana tubuh manusia Papua dalam kondisi tak bernyawa.

    Kini, Indonesia mengupayakan untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara melalui aparaturnya. Maka, dibentuklah gerakan-gerakan sosial yang kontak terhadap gerakan rakyat Papua Barat. Konfilk-konfilk horizontal pun terus terjadi dan memakan korban dalam jumlah yang banyak. Kemudian, berkembangnya militerisme di West Papua dapat dilihat dari bangkitnya kelompok-kelompok reaksioner: Barisan Merah Putih, Pemuda Pancasila, Pemuda Adat Papua Indonesia, dan banyak unsur kelompok reaksioner yang sebetulnya motif tindakan mereka adalah sangat reaksioner dan sangat kontra terhadap persoalan kemanusiaan yang diperjuangkan oleh rakyat West Papua.

    Bermunculan kelompok reaksioner ini seraya tindakan-tindakan militeristiknya, serta setiap kebijakan program Jakarta di Papua yang mengikuti irama penjajahan di Papua menandai posisi Indonesia beserta tuannya imperialisme yang ketakutan terhadap gerakan West Papua yang sedang berapi-api memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua, yang dalilnya adalah bebas dari kolonisasi Indonesia dan cengkraman imperialisme global. Sebab, keberadaan sosial di dalam kerangka NKRI tidak menjamin hak asasi manusia Papua, dan justru membuka keran pemusnahan bagi ras Papua, ekologi, serta penghancuran alam Papua. Perjuangan rakyat West Papua; hal terpenting adalah soal kemanusiaan. Sekali lagi—menurut saya—soal kemanusiaan.

Continue Reading →

Download File Power Point Sejarah Papua

Download Materi Sejara Papua --> File Sejarah

Continue Reading →

TULISAN DAN TUNTUTAN MAHASISWA PAPUA UNTUK TOLAK DOB, OTSUS II DAN GELAR REFERENDUM UNTUK PAPUA

 

Foto : Mahasiswa Papua Kota Kupang, Aksi Tolak DOB dan Tolak OTSUS II

Oleh : Amp - Kupang

Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB) Papua telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juni 2022 dan di ajukan ke pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah (Perpu) namun hingga saat ini pemerintah (Joko Widodo) belum mengeluarkan Perpu maka tepat tanggal 30 Juli 2022 UU DOB Papua akan dinyatakan sah.

Namun proses pembahasan dan pengesahan RUU tentang DOB maupun Otsus Papua JILID II tersebut tanpa melibatkan rakyat Papua, juga Majelis Rakyat Papua (MRP) dan dilakukan secara sepihak oleh Jakarta. Lantas 3 provinsi yang akan dimekarkan adalah Provinsi Papua Tengah ibukotanya di Nabire, Provinsi Papua Selatan Ibu kotanya di Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan yang Ibukotanya di Jayawijaya dan Papua Barat daya di Sorong. Pembahasan Rancangan UU DOB dilakukan atas dasar perubahan pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Lantas rakyat Papua berkali-kali merespon kebijakan sepihak kolonilisime Indonesia dengan aksi demonstrasi besar-besaran, baik di Papua maupun di luar Papua, di Papua; Di Jayapura, Sorong, Wamena, Paniai, Dogiyai Deyai Nabire Serui, Biak, Manukwari, Merauke dan di Yahukimo yang berujung pada jatuhnya Korban jiwa. Diluar Papua; Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang-Sala tiga, Surabaya, Malang, Jember, Bali, Makasar, Ambon, Ternate, Kupang dan Ambon.

Tentu, rakyat Papua menyadari bahwa Pemekaran tiga Provinsi dan Papua Baarat daya sudah direncanakan sebelum berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 (yang kini sudah diubah menjadi pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021). Bahwa produk UU tersebut merupakan bagian dari produk penjajahan bagi orang Papua. Oleh karena itu mengapa pembahasan RUU tentang DOB dan sebelumnya disepakati secara sepihak. Manfaatnya untuk mempertahankan kekuasaan penjajahan Indonesia di West Papua.

Tentu, rakyat Papua menyadari bahwa Pemekaran tiga Provinsi dan Papua Baarat daya sudah direncanakan sebelum berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 (yang kini sudah diubah menjadi pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021). Bahwa produk UU tersebut merupakan bagian dari produk penjajahan bagi orang Papua. Oleh karena itu mengapa pembahasan RUU tentang DOB dan sebelumnya disepakati secara sepihak. Manfaatnya untuk mempertahankan kekuasaan penjajahan Indonesia di West Papua.

 Lantas rakyat Papua dengan sadar menolak Otonomi Khusus (Otsus). Sebab, Pertama, Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan bagi Bangsa West Papua, saat itu.

Kedua, berdasarkan UU Otsus Papua Jilid II Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat, serta perluas Kota/Kabupaten, Distrik, dan seterusnya. Akibatnya banyak terjadi polarisasi. Kemudian, dinamika demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Papua sudah sangat jauh bergeser ke politik Identitas berdasarkan warna kulit, Gunung Pantai, Suku, Marga, hingga Kelompok berdasarkan kepentingan. Maka dengan adanya Daerah Pemekaran Baru (DOB), justru persaingan akan masif dari kondisi sebelumnya. Lantas nasib orang Papua yang jumlah populasinya sangat sedikit dari non-Papua di Papua akan dihadapkan dengan konflik justru mengalami perpecahan.

Ketiga, disisi lain, realita keberadaan orang Papua sangat jauh dari kata sejahtera. Kondisi rakyat Papua di sektor kesehatan dan gizi buruk terus meningkat; lalu buta huruf dan buta aksara paling tinggi di wilayah penghasil Emas dan Migas paling banyak di Indonesia itu. Kemudian kemiskinan juga paling tinggi. Ironisnya Kabupaten Timika merupakan contoh salah satu kota termiskin di Papua. Padahal PT. Freeport berada di Kabupaten Timika. Dan Masih banyak lagi persoalan-persoalan di berbagai sektor.

 Empat, marginalisasi merupakan salah satu bentuk penjajahan di West Papua. Dari jumlah orang Papua yang sedikit menemukan problem ketersediaan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi di semua lini kehidupan suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan ini berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia Papua.

Lima, Pemekaran akan membuka penambahan markas militer (TNI/Polri) di Papua. Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962-2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019-2020 Operasi Militer pecah di Nduga. Selanjutnya di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, Kiriwok, dan di Aifat, Sorong. Operasi militer tersebut berdampak banyak kerugian dan kehilangan bagi warga sipil: Pengungsian, Teror, Pelanggaran HAM, kehilangan rumah, ternak, kebun serta harta benda lainya. Ditengah situasi kornis, pembetasan akses jurnalis Internasional pun masih terus dilakukan. Papua merupakan pulau angka kematiannya paling tinggi, salah satu penyebabnya adalah mati karena dibunuh oleh aparat Militer/(TNI-Polri). Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena, selain gisi buruk, sakit penyakit, tabrak lari, rentetan musim kelaparan dan lain sebagainya.

Enam, Pemekaran Daerah Operasi Baru (DOM) hanya akan diuntungkan bagi pemodal. Sebab pemekaran merupakan salah satu syarat bagi pemodal di Papua. Misalnya, pembangunan jalan, infrastruktur kota serta aset vital lainnya seperti pembangunan pelabuhan, bandara Udara, jalan trans, pembukaan dusun-dusun yang dianggap daerah terisolasi. Syarat-syarat ini sangat dibutuhkan guna mendukung percepatan proses angkut barang mentah di Papua untuk memajukan proses produksi barang jadi milik Kapital Internasional. Dalam sejarah rakyat Papua akses modal terutama Freeport Mc Moran menjadi semangat pencaplokan Papua ke dalam NKRI secara Paksa. Peristiwa Pemaksaan ini menjadi akar masalah sejarah masa lalu bagi orang Papua.

Akar masalah inilah yang mesti diselesaikan. Perpanjangan Otsus Papua Jilid II dan Pemekaran Provinsi (DOB) tidak akan pernah menyelesaikan seluruh persoalan rakyat Papua.

Maka dari itu kami mahasiswa Papua NTT menolak dengan tegas DOB, OTSUS II dan segera meluruskan fakta sejara yang pernah teradi pasca 1961-1969.

Continue Reading →

Chomsky Untuk Papua

Foto : Noam Chomsky

Oleh : Taufiq Sobari 

Sejak Indonesia melakukan invasi dan memulai penjajahan di Timor Leste, Noam Chomsky lantang menentang kebijakan Amerika dan Australia yang mendukung "integrasi" Timor Leste. Kritik dan kecamannya menjadikan Chomsky masuk dalam daftar musuh Presiden Richard Nixon.

Chomsky pun terlibat menyuarakan Papua, bersama para akademisi ia menulis surat terbuka:

"Kami para akademisi dari seluruh dunia sangat prihatin dengan maraknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua Barat.

Sejak 1969, tentara Indonesia secara rutin menembaki demonstrasi tanpa kekerasan, membakar desa-desa, dan menyiksa para aktivis sipil dan pengamat.

Meskipun secara rutin dilarang dari provinsi, pengamat independen seperti Human Rights Watch, Amnesty International dan Tapol semuanya telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan endemik oleh Indonesia di seluruh Papua Barat. Pasukan khusus Indonesia dan unit kontra-terorisme seperti Kopassus dan Detasemen 88 – dilatih oleh negara-negara Barat – terlibat dalam pemukulan, pembunuhan ekstra yudisial dan pembunuhan massal.

Kehadiran militer yang begitu besar, dikombinasikan dengan rasisme dan diskriminasi ekonomi struktural terhadap penduduk asli Papua, hanya dapat mengakibatkan konflik dan pelecehan.

Oleh karena itu kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah kita sendiri untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk memastikan bahwa:

Militer Indonesia dengan cepat menarik diri dari Papua Barat dan bahwa Indonesia mendemiliterisasi wilayah tersebut sebagai langkah pertama menuju penyelesaian konflik secara damai;

Indonesia membebaskan tahanan politik dan mengizinkan media internasional, LSM dan pengamat ke Papua Barat;

Komunitas internasional mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan menyerukan Indonesia untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, di mana Indonesia adalah salah satu pihak.

Pelatihan militer dan polisi dan ekspor senjata untuk Indonesia dihentikan sampai pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat berhenti, termasuk Australia, Amerika, Inggris, Kanada, Belanda, Selandia Baru, pelatihan dan pendanaan unit kontra-terorisme kepolisian Indonesia, Detasemen 88, di Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta."

Continue Reading →

Hari Buruh Internasional Dan Aneksasi Bangsa West Papua

Foto : Bendera Bintang Kejora

Oleh : RK

May Day atau hari Buruh jatuh pada tgl 1 may diperingati diberbagai negara, semenjak ratusan tahun yang lalu dalam berbagai bentuk seperti mogok kerja panggung orasi dan lain sebagainya. Peristiwa bersejarah ini tidak terjadi begitu saja melainkan diperjuangkan oleh berbagai kalangan umat manusia atau hasil pemberontakan buruh di Chicago Amerika Serikat yang melibatkan lebih dari 300.000 kaum buruh pada tahun 1886. Aksi tersebut tidak berjalan mulus, terjadi bentrokan yang melukai serta menewaskan ratusan hingga ribuan massa buruh. Sebagian dari mereka lalu ditangkap dan dihukum penjara. Untuk mengenang peristiwa itu, Internasionale ke II di Paris 1889 menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh internasional.

Di Indonesia, Peringatan hari buruh atau May Day pertama kali diperingati pada tahun 1920, Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang merayakan 1 Mei sebagai hari buruh sedunia. Kemudian melalui UU Kerja No. 12 Tahun 1948, pada pasal 15 ayat 2, dinyatakan bahwa “Pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban kerja.” Berdasarkan peraturan tersebut, kaum buruh di Indonesia, selalu memperingati May Day setiap tahunnya.

Selain memperingati May Day sebagai hari buruh internasional, di indonesia sendiri khususnya rakyat Papua ada pulah diperingati sebagai hari Aneksasi Bangsa West Papua.

Hari aneksasi yang diperingati pada 1 May setiap tahunnya, merupakan peringatan bagi rakyat west papua. Pada beberapa tahun yang lalu merupakan sejarah Aneksasi bangsa west papua oleh Indonesia yang mana bangsa west papua dipaksa masuk dalam bagian dari bingkai NKRI-indonesia.

Setelah dianeksasi perjuangan untuk menuntut kembali Hak sebagai negara yang merdeka selalu dilakukan. Perjuangan rakyat papua sudah lama dilakukan untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri. Perjuangan pembebasan itu dilakukan oleh berbagai kalangan baik masyarakat asli papau maupun umat manusia yang sadar akan penjajahan kolonial indonesia terhadap bangsa west papua. Namun tidak diindahkan , padahal berdasarkan UUD 1945 alinea pertama mengatakan bahwa "sesunggunya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan". Namun pembukaan UUD ini hanya tertulis dikertas kosong tapi tidak diimplementasikan malah dikhianati.

Dari hal penjelasan singkat diatas patut dikatakan bahwa negara Indonesia dibawah naungan kapitalisme-imperialisme tidak patuh terhadap UUD 1945.

Perjuangan rakyat papua sudah jauh lama untuk menjadi negara yang Merdeka semenjak penjajahan kolonial belanda. Perjuangan menjadi negara yang merdeka berhasil jatuh pada 1 Desember 1961 rakyat west papua mendeklarasikan kemerdekaannya, namun kemerdekaan itu tidak berumur panjang dikarenakan bangsa indonesia hadir sebagai penjajah baru melalui perintah soekarno yang dikenal perintah Tiga komando rakyat (TRIKORA). Hal ini merupakan upaya penguasaan alam atau perampasan kekayaan alam bangsa west papua dengan berbagai alasan seperti papua adalah bentukan negara boneka.

Dalam perjuangan rakyat untuk menuntut hak sebagai negara yang merdeka banyak terjadinya pelanggaran Ham yang dilakukan oleh pihak TNI/POLRI baik itu intimidasi, pembubaran paksa masa aksi, penangkapan dan bahkan menembakan. Tindakan ini melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan juga UUD 1945 pasal 28 E dan turunannya UU nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum.  

Berdasarkan data yang ada sudah banyak terjadi pelanggaran Ham baik dari Kasus Biak Berdarah, Warior berdarah, Kasus Wamena Berdarah, Kasus Universitas Cenderawasih Jayapura, Kasus Paniai Berdarah dan masih banyak pelanggaran lainnya.

Di tahun 2021/2022 pelanggaran HAM terus terjadi hingga mencapai 480 yang dimana kebanyakan berkaitan dengan kerja-kerja pihak kepolisian.  

Usaha bangsa kolonial indonesia untuk meredam perlawanan berbarenga dengan masuknya perusahan-perusahan nasional yang terus melakukan eksploitasi alam di tanah papua, baik dilakukan itu melalui Otsus berjilid-jilid maupun daerah otonomi baru (DOB). Hal ini tidak terlepas dari usaha memecah belahkan rakyat papua dan juga akan masifnya pengiriman militer dikarenakan akan adanya pembangunan pos-pos militer disetiap daerah baru. 

Pemekaran daerah dan provinsi di Papua tidak lepas dari hadirnya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua tahun 2001 yang juga mengatur pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Dibalik itu semua tidak terlepas dari kepentingan kelas penguasa baik itu kapitalis global maupun nasional. 

Kepentingan utama dari kelas penguasa ialah sumber daya alam di tanah papua.

Continue Reading →

MEMAHAMI YESUS DARI MAHATMA GANHDI

Foto: Atas Yesus dan Bawah Gandhi

Oleh : Nuelft24

(Refleksi Paska Tahun 2017 Yang Up Date Kembali di Paska Tahun 2022)

Gandi adalah tokoh bangsa india yang mengikuti jejak Yesus mewartakan cinta kasih dgn berpegang pada keadilan *"satya graha"*. Menariknya Gandi berkeyakinan Hindu, namun menginspirasi Yesus dan metode pengajarannya..

Pada zaman itu, Gandhi tau bahwa sistem feodalisme sangat berpengaruh di Romawi. 

Galilea yang dipimpin oleh Pontius Pilatus dan Yudea yang dipimpin oleh Herodes. Kedua daerah ini dikendalikan oleh raja Romawi Caesar Agust. Sistem feodalisme adalah sebuah sistem yang dikendalikan oleh raja-raja yang menguasai semua lahan-lahan. 

Sistem feodalisme ini yang membuat angka kemiskinan dan kelaparan di Romawi, termasuk kedua daerah Galilea dan Yudea. 

Dengan Menggunakan metode Yesus, Gandi mampu mengajak seluruh bangsa india dari setiap kelas dalam masyarakat untuk bersatu melepaskan jabatan pemerintah Inggris selanjutnya kerja mandiri buat pakaian dari kapas india, pelihara hewan dan berkebun dan akhirnya beliau bersama2 bangsa india pergi ke pingir pantai untuk membuat garam secara mandiri....

Alhasil ekonomi Inggris menurun dan Gandi diminta bertemu dgn Gubernur Jenderal Inggris untuk berdialog. "Gandi hanya mengatakan bahwa Bangsa India ingin bebas dari penjajahan Inggris".

Ditengah ekonomi Inggris yang anjlok Gubernur Jenderal Inggris memenuhi permintaan Gandi dan akhirnya Bangsa india merdeka....

Gandi kemudian menunjukan sosok dialah "reinkarnasi Yesus bagi bangsa india dari keyakinan hindu" dengan menentukan dirinya sebagai Bapak Bangsa India bukan sebagai Presiden atau Perdana Mentri karena perjuangan Yesus semasa hidupnya untuk menghancurkan sekat perbedaan dalam masyarakat israel yg terbangun dari feodalisme Yahudi dan Kerajaan Romawi kuno yang telah mengisap dan menjajah masyarakat miskin dan marjinal di Israel.

Kematian Yesus menjadi gerbang hancurnya kelas sosial di Israel dan melalui kematiannya manusia di dunia mulai menghitung kalender ditahun ke 31 (setelah Yesus dibunuh). Selanjutnya kematian-Nya merupakan babak baru dunia hidup dalam "cinta kasih antara sesama manusia tanpa perbedaan" sesuai ajaran Yesus.

Menariknya adalah kematian-Nya tidak menjadikan-Nya sebagai Raja di dunia namun Dia menjadi Raja di Surga yang tidak dapat dilihat oleh siapapun... 

Mungkin Gandi memilih sebagai bapak Bangsa India karena Yesus tidak menjadi Raja Bagi Umat Kristen di Dunia (Kristen adalah Pengikut Kristus, agama yg dibuat oleh para pengikut Yesus Kristus).

Ada pesan menarik dari Yesus yg menjadi inspirasi pejuang kemanusian di dunia adalah : 

"Yesus datang untuk membebaskan kaum yang tertawan dan membebaskan terhina untuk memberikan penglihatan bagi yang buta". 

Bagi yg mau ikuti jalan-Nya ditegaskan bahwa : 

"Orang yg bekerja bagi kerajaan Allah harus menyangkal keluarganya". 

Semua inspirasi Yesus dijalan oleh Gandi sebagai landasan perjuangan satyagrahanya yg telah membebaskan Bangsa India dari penjajahan Inggris.

Selamat Paskah

Moga teladan Yesus mengispirasikan siapapun yang sedang memperjuangkan kebenaran demi membangun cinta kasih antara sesama manusia di bumi ini...

"Mari Imani Yesus Untuk Menjalankan Teladan-Nya"

Continue Reading →

Gereja Harus Ada Praktek Berupa Penyadaran Dan Perlawanan Untuk Membebaskan Manusia Dari Kemiskinan Yang struktural.

Ilustrasi : Manusia Yang Sedang Diperbudak

Oleh : Nuelft24

Saya terkadang berpikir kembali akan prakteknya gereja saat ini dengan Prakteknya Tuhan kita Yesus Kristus.

Saat ini 21 Tahun saya hidup, saya tidak pernah mendengar khotbah seorang Romo dan pendeta untuk peduli terhadap mereka yang dimiskinkan dan disingkirkan. Pengalamanku membuktikan bahwa, setiap kali saya ke gereja, saya akan terus diajarkan bagaimana itu mementingkan diri saya sendiri. Bahkan, setiap kali saya doa pun hanya untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan orang yang miskin, ngamen di pinggiran Jakarta, Jawa tengah, Jawa barat dan setiap daerah di Indonesia. 

Sejarah membuktikan bahwa, sangat jelas prakteknya Tuhan Yesus  adalah bukan hanya mewartakan tentang kerajaan surga dan neraka namun membebaskan mereka yang dimiskinkan karena sistem pajak juga merupakan prakteknya Tuhan Yesus. 

Sejarah juga tercatat bahwa, bangsa Yahudi ketika itu berada pada kondisi masyarakat yang sangat amat miskin. Meski masyarakatmya miskin, tapi Caesar Agust akan terus-menerus menagih pajak kepada mereka. 

Kondisi ini akan menyebabkan kondisi kemiskinan yang terstruktur yang diakibatkan oleh sistem ekonomi Politik yang terus dikendalikan oleh oligarki dan tidak memanusiakan manusia atau dengan kata lain sistem ekonomi yang korupt sehingga berdampak pada kesenjang sosial di bangsa Yahudi itu sendiri.

Menurut Bruce W Longenecker seorang profesor Agama di Universitas Baylor yang merupakan seorang spesialis dalam studi tentang kemiskinan pada jaman Yunani-Romawi mengatakan, kehidupan pada zaman Yesus itu brutal. Sekitar 90 persen penduduk hidup miskin. Sebuah bencana kelaparan atau panen yang buruk dapat menghancurkan sebuah keluarga. Tidak ada kelas menengah.

Untuk membebaskan mereka yang miskin dan terpinggirkan, Tuhan kita Yesus tidak  mengajarkan kita untuk sekedar doa terus menerus di dalam gereja. Fakta Alkitab membuktikan bahwa, untuk membebaskan umat Tuhan Yesus bukan hanya sekedar Doa terus menerus namun, Tuhan Yesus langsung terjun praktek. Mulai dari Galilea hingga ke Yudea adalah prakteknya Tuhan untuk membuat umat manusia sadar akan kemiskin dan tertindasan. 

Alkitab (Yakobus 2:17) menjelaskan bahwa, Jika iman tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. 

Ora et Labora, mengajarkan kita untuk bukan hanya sekedar doa saja, namun praktek itu lebih penting. Tuhan Yesus pun begitu,  80 % yang Tuhan Yesus  lakukan yaitu dengan jalan kaki dari Yudea ke Galilea untuk mewartakan kebenaran dan menyelamatkan kondisi kemiskinan adalah tentang praktek sedangkan 20% adalah berdoa. Kritik Tuhan Yesus kepada otoritas Negara adalah karena sistem ekonomi politik yang tidak memanusiakan manusia. Orang-orang miskin akan ditagih pajaknya secara paksa. Dalam Alkitab (mat 22:21) menjelaskan bahwa, “Kalau begitu, berikanlah kembali kepada Cesar apa yang wajib Caesar miliki. Dan berikanlah kembali kepada Allah apa yang wajib Allah miliki.” ayat diatas ini adalah kritik Tuhan Yesus terhadap otoritas kerajaan Romawi yang sangatlah korupt.  

Selain Caesar Agust, Tuhan Yesus memberikan penyadaran kepada pemungut cukai. Dalam ( Matius 9:9) Yesus melihat Matius, yang juga disebut Lewi, sedang duduk di kantor pajak. Yesus memberikan undangan yang istimewa ini: ”Jadilah pengikutku.”​ hal ini menunjukkan bahwa, prakteknya Tuhan untuk memberikan penyadaran kepada mereka yang  belum paham, memberikan penyadaran bahwa memungut pajak akan menyengsarakan orang, maka kata Yesus kepad Matius, "jadilah Pengikutku". Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan mereka yang beriman, namun kepada mereka yang berdosa karena memungut pajak. 

Prakteknya Tuhan adalah memberikan penyadaran kepada pemungut pajak agar pemungut pajak paham makna dari kesetaraan dan kasih terhadap mereka yang miskin. 

Ketika melihat Yesus makan dengan orang seperti itu, orang-orang Farisi ( orang yang sok suci)  bertanya kepada murid-murid Yesus, ”Kenapa guru kalian makan bersama pemungut pajak dan orang berdosa?” (Matius 9:11) Mendengar itu, Yesus menjawab, ”Orang sehat tidak butuh tabib, tapi orang sakit butuh. Jadi pergilah, cari tahu arti kata-kata ini: ’Aku senang dengan belas kasihan, bukan korban.’ Saya datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa.” 

Bukan hanya kritik terhadap otoritas Negara, kritik Orang Farisi, dan kritik pemungut cukai, tapi ada juga kritik Tuhan Yesus kepada orang- orang kaya. Dalam (Matius 19 : 21), Kata Yesus kepadanya: "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." Ayat ini menjelaskan tentang kasih, kasih untuk mereka yang miskin terstruktur dan tertindas.  

Gereja saat ini musti memberikan penyadaran pada orang yang belum tau kondisi kemiskinan saat ini, gereja saat ini musti mengkritik pemerintah karena sistem ekonomi politik yang tidak lagi berbasiskan pada Demokrasi Pancasila namun berbasis pada sistem ekonomi politik akumulasi modal ( kapital) yang berujung pada kesenjang sosial. Lebih baiknya lagi gereja harus mengajak masyarakat untuk membuat masyarakat sadar dan dan langsung praktek  berupa kritik kepada otoritas karena sistem ekonomi yang tidak stabil ini. 

Berdasarkan data BPS 2018, provinsi miskin tertinggi ada di provinsi Papua. 

Bukan hanya kemiskinan, angka kematian balita dan kematian ibu hamil tinggi dibandingkan angka kematian lansia.

Para founding Father seperti Soekarno, Hatta, Yamin  sudah berdebat dan memilih konstitusi yang baik dan sistem ekonomi yang berbasis pada Demokrasi Pancasila yang baik. 

Namun sayangnya, Konstitusi dan sistem ekonomi demokrasi Pancasila ini tidak berfungsi bagi bangsa Papua. Hal ini dibuktikan berdasarkan sejarah bangsa Papua. Suatu bangsa yang telah merdeka dirampok hanya karena kepentingan untuk mengakumulasi modal segelintir orang dengan slogan kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan masuknya PT. Freeport ke Irian Barat tahun 1967 dimana irian barat pada saat itu belum sah atau sementara saja berada dalam negara Indonesia karena PEPERA sendiri belum dilakukan. Disini, Indonesia berani beraninya mengatasnamakan irian barat dan mengizinkan PT Freeport masuk ke Irian Barat. 

Sudah sejak lama Papua memang dianggap primitif, kampungan, bangsa bodok. Alimurtopo seorang jenderal juga pernah berkata rasis kepada bangsa Irian Barat dengan berkata, "jika kalian ingin merdeka minta kepada Amerika supaya disediakan tempat dibulan, kami hanya ingin kekayaan alam bukan manusianya".

Dengan mengizinkan PT Freeport ini, sudah pasti Amerika dengan ideologi liberal akan melanggengkan ekonomi kapitalisme di sebagian besar dunia termasuk Indonesia di tahun 1965. 

Menurut Marx ideologi kapitalisme akan membawa suatu masyarakat pada kesenjangan sosial. Yang kapitalisme tau adalah hanya mengakumulasi modal dengan cara eksploitasi dan akan berujung pada kondisi masyarakat yang semakin miskin, kondisi lingkungan yang rusak dan berbagai kondisi buruk lainnya. 

Hingga saat ini sistem ekonomi Indonesia masih tetap sama yaitu sistem ekonomi yang berbasis akumulasi ( kapitalisme) bukan lagi sistem ekonomi demokrasi Pancasila. 

Sistem ekonomi ini akan membawa suatu daerah yang kaya pada kehancuran. Bukan hanya manusia saja yang semakin miskin dan terpinggirkan bahkan alam pun akan berujung pada ekosida. Bahkan sistem ekonomi ini juga akan membuat manusia di usir dan berujung pada genocida.  

Penutup 

Berjuang untuk pembebasan Papua adalah perjuangan paling suci. Karena berjuang untuk mereka yang miskin dan tertindas karena sistem ekonomi yang tidak stabil adalah sama seperti prakteknya Tuhan Kita Yesus Kristus. 

Bukan hanya sekedar doa setiap hari di gereja tetapi ini tentang praktek, karena kitab perjanjian baru menunjukan 80 % yang dilakukan Tuhan pun tentang praktek berupa penyadaran dan kritik.

Continue Reading →

Masalah Pendidikan dan Punahnya Orang Asli Papua

Foto : Anak Papua Di ajarkan Oleh TNI bukan Guru

Oleh = Nuelft 24

Pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Dan proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Pendidikan adalah alat pembebas bagi setiap manusia, wajib untuk menerima pendidikan yang layak untuk di terima. 

Saat ini, pendidikan di papua secara umum masih minim, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Setiap metode yang di ajarkan tidak sesuai kurikulum yang sedang berjalan, bukan hanya itu saja tetapi juga kekurang tenaga guru atau dosen di papua, bahkan guru atau dosen yang adapun jarang aktif di sekolah atau kampus itu yang mengakibatkan para siswa / mahasiswa tidak lagi mau belajar mandiri hingga budaya kemalasan itu terlahir. 

Pelosok pegunungan hingga pulau pulau di pesisir papua sampai saat ini belum menerima pendidikan yang layak bangunan sekoalah yang ada pun, masih pakai papan dan belum ada guru yang mau mengajar disetiap pelosok pelosok papua.

Dalam menangani masalah pendidikan di tanah papua, pemerintah daerah selalu saja tidak fokus atau tidak melihat dengan baik, banyak guru guru honorer namun tunggakan gaji mereka saja, kadang di bayar kadang tidak dibayar, karena hal itu yang mengakibatkan tenaga kerja guru honorer harus berhenti bekerja, dan juga pemerintah daerah belum ada ketegasan terhadap dinas terkait yang bersangkutan, atau mungkin kepala daerah saja yang tidak fokus terhadap pendidikan di tanah papua.

Kurangnya prihatin dari orang tua pun, salah satu faktor kegagalan dalam mendidik anak. mengakibatkan anak anak tersebut merasa bebas, lalu berpergian kemana saja karena tanpa pengawas yang begitu keras. dalam mendidik anak anaknya, seharusnya sebagai orang tua harus mendampingi/merawat anaknya, setiap tidur dan bangun mereka bahkan harus pastikan setiap kali berpergian ke sekolah.

Bahkan di kota, sekolah yang bagus bagus masih saja diskriminasi pendidikan terhadap orang asli papua, bagaimana anak papua mau belajar. Contoh kecil saja saat penerimaan siswa itu saja masih pilih pilih sebenarnya adanya sekolah di tanah papua itu untuk siapa? pendatang atau orang asli papua. Kalau seperti begini terus tanpa sadar orang papua dibodohi.

Otonomi khusus tidak menjamain pendidikan di tanah papua, di sekolah sekolah bahakan perguruan tinggi pun orang asli papua masih bayar uang SPP per semester atau perbulan, padahal papua punya PT. Freeport dan otsus namun semua itu tidak terasa pada masyarakat dan seluruh pendidikan di tanah papua.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2019, jumlah partisipasi pendidikan SMP 57,19%, SMA 44,32% padahal untuk rata-rata nasional adalah 93.75%. hal ini membuktikan bahwa provinsi Papua berada pada posisi terendah yaitu posisi 33 dari 33 provinsi di Indonesia.

Dilain sisi, menurut UNICEF Jakarta tahun 2019, angka kematian ibu tertinggi di Indonesia adalah Papua yakni mencapi 305 per 1000 kelahiran. Yang berarti hampir 30% dari 1000 ibu Papua meninggal dunia. 

Begitu pun juga dengan data dari Badan pusat statistik Indonesia 2018, jumlah penduduk migran dari tahun 1980 meningkat hingga tahun 2015 yaitu dengan jumlah 542.267 jiwa orang luar. 

Jumlah keseluruhan masyarakat di Papua (OAP dan NON OAP) adalah sebanyak 4,1 juta penduduk. Maka untuk orang asli Papua bisa dilihat dengan Jumlah migran sebanyak 542.267 jiwa dikurangi 4,1 juta jiwa keseluruhan (OAP dan NON OAP) sehingga total OAP saat ini adalah sebanyak 3.557.733 juta orang Papua saja. 

Jika angka Natalitas (lahir) rendah, angka mortalitas (kematian) tinggi maka akan terjadi minimizing zero growth atau orang asli Papua akan segera Punah.

Kesimpulan : otonomi khusus hanyalah nasionalis politik Jakarta terhadap papua / sebagai gula gula manis untuk pejabat pejabat papua. 70 tahun papua bersama indonesia, hanya kepentingan Jakarta demi exploitasi sumber daya alam, tanpa memikirkan pendidikan ditanah papua. 

Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua dengan ideologi Masyarakat tanpa kelas (sosialisme) sebagai solusi yang demokratis.

Continue Reading →

PERAN MAHASISWA PAPUA

Foto : Mahasiswa Uncen Menolak Pemekaran Provinsi

Oleh : Varra Iyaba

Peran mahasiswa dalam masyarakat dikenal sebagai agent of change (agen perubahan) atau Pelopor aspiratif Rakyat. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik & Progresif. Melalui pengetahuan, ide, gagasan, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan. 

Tugas atau ( Tri Darma Mahasiswa) Penelitian, Pengembangan dan, Pengabdian kepada Masyarakat. 

Namun dinamika kini, mahasiswa Papua menjadi pasif atas situasi penindasan objektif di Tanah Air. Mahasiswa menjadi apatis serta pasif atas situasi faktual agresif kolonialisme terhadap rakyat papua. Mahasiswa papua kehilangan identitas dengan situasi eofuria kolonialisme yang ia ciptakan untuk menghancurkan Rakyat yang tertindas.  

Mahasiswa sesungguhnya objek pandang Rakyat dan oligarki yang masih dalam kontradiksi pandangan tentang kehidupan. Tanggun jawab Mahasiswa Netralisir situasi objektif didalam Gempuran politik Rakyat dan politik elit politikus berdasi basi, berwatak oportunis & nepotisme. 

Sayangnya, Idealisme Mahasiswa di manfaatkan oleh kepentingan elit politikus dengan cenderung memuluskan hasil produknya. Tenagaproduktifnya di eksploitasi oleh kolonialisme dengan tawaran jabatan, uang, dan harta benda lainya.  

Disini ada 3 tipe mahasiswa yaitu;

1. Mahasiswa Pasif

2. Mahasiswa Nasionalis 

3. Mahasiswa Pro Rakyat atau Pelopor aspiratif Rakyat Papua.

1. Mahasiswa Pasif?

Mahasiswa pasif adalah mahasiswa yang menerima situasi objektif dengan lapak dada yang tulus atas insiden yang terjadi di depan matanya. Mahasiswa pasif sesungguhnya mahasiswa jinakan orang tua dan negara, pada akhirnya sifat apatisme dan tidak peduli dengan situasi rill menejermakan di depan publik. 

Dalam situasi krusial pun mahasiswa pasif tidak akan pernah berpikir baik, tetapi dia menerima saja apa yang terjadi tanpa memikirkan apa tugas dan tanggun jawabnya. Mahasiswa apatis ini akan selalu berpikir buruk tentang situasi eofuria atas rel yang sudah disiapkan oleh sih penghisap, pemeras yaitu Kapitalisme monopoli.

2. Mahasiswa Nasionalis?

Mahasiswa Nasionalis adalah mahasiswa berwatak nepotisme & oportunisme dengan situasi objektif di papua. Mahasiswa nasionalis itu, Situasi krusial akan ai menyikapi namun dengan indikasi tertentu yang menyebabkan dia untuk merespon, karena nasionalismenya akan dia politisir insiden yang terjadi. 

Kadang kalah mahasiswa nasionalis menjadikan isu Rakyat tempat dimana ia mencari popularitas dirinya untuk masa depan jabatan & harta. 

Mahasiswa Nasionalis itu masa persiapan kolonialisme untuk memperluasan basis penguasaannya, dan tenaga produktifnya untuk memuluskan sistim administrasi kolonialisme itu sendiri. Mahasiswa Nasionalis sesungguhnya kader_kader Negara kolonialisme untuk menjaga stabilitas negara itu sendiri.

Eksistensi mahasiswa paham nasionalis menyebabkan Gempuran politik Rakyat papua tentang Pembebasan Nasional Bangsa Papua Barat. Dan mempertahankan kolonialisme untuk melangenkan kepentingan imperialisme membuka Ladang eksploitasi sumber Daya Alam (SDA), di Papua.

3. Mahasiswa Pelopor Aspiratif Rakyat.

Mahasiswa pelopor adalah mahasiswa menjadi agen sosial politik untuk memperjuangkan kelu kesah dari pada Rakyat itu sendiri. Mahasiswa pelopor adalah masa persiapan pejuang Revolusioner bangsa dalam organisasi Pembebasan Nasional Papua Barat. Mahasiswa pelopor akan selalu sterilkan kebenaran atas kebijakan oligarki dengan penuh kecenderungan kepentingan Ekonomi politik imperialisme.  

Ketika Mahasiswa Pelopor selesai di bangku kuliah, yang pastinya ia akan terorganisir didalam organisasi pelopor bangsa karena dia tahu bahwa saya benih organisasi.

Peran Mahasiswa sanggatlah penting dalam pengabdian kepada Masyarakat, atas dasar kelu kesahnya masyarakat itu sendiri. Situasi di papua mahasiswa bagian terpenting mengambil peran atas realitas penindasan karena tanpa mahasiswa tidak ada harapan hidup bagi Rakyat yang awam. Ibaratnya mahasiswa ibu kandung bay yang harus di beri perhatian penuh, jika tidak di beri perhatian, harapan hidup anaknya akan hancur seiring waktu berjalan. Maka dengan itu Mahasiswa bagian terpenting menjadi objek pandangan untuk setiap dinamika sosial politik yang sedang merajalela.

Continue Reading →

Berita Timur Matahari

Oleh : Dotin L.Y

Rakyat selalu menjadi korban melalui berkembangnya gerakan masyarakat sipil,perempuan,dan gereja direspon dengan dingin dan hati-hati oleh pemerintah indonesia.

Jiwa yang patah karena kebenaran merupakan yang sebetulnya hal tidak perlu di hakimi, membenci, ditindas, dan dikeroyok karena dirinya berdiri diatas kebenaran (Waarheid) tetapi inilah realitasnya hidup bangsa.

Dalam peristiwa diatas,jelas kita dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai hak dan wewenang sebagai pembela keadilan.

Dirinya berdiri karena hati yang didalam gementar ketika terjadi ketidakadilan disekitarnya hal itu merupakan sewajar tapi tidak semua orang yang bersuara demi keadilan,kita bisa mengetahui bahwa orang ini telah mengetahui hati jelata.

Saya mau mengatawan bahwa kebenaran selalu mengalakan tipu daya, tipu muslihat. Jadi, hari ini adalah berjuang demi kebenaran kelak papua barat menujukkan pergerakan transformasi yang sebetulnya. sudah lama terjadi hanya menunggu waktu kebebasan hidup diatas tanah sendiri sebagai orang pribumi.

Tingal hari ini hanya membuka kran agar mengalir kebenaran itu sendiri melalui setiap orang yang membela kebenaran.

( Salam Para pejuang)

 

Continue Reading →