Tak Ada Jaminan Hidup Bagi Orang Papua Dalam Bingkai NKRI

Ilustrasi konflik bersenjata di papua

Oleh : Nuelft

    Kehadiran aktivitas tambang Freeport telah banyak memberikan dampak buruk bagi rakyat West Papua (khususnya suku Amungme dan Kamoro yang berhubungan langsung dengan dampak dari limbah, kerusakan alam, dan konflik-konflik horizontal yang dimenajemenkan oleh aparatur negara/sekuriti perusahaan, juga kesehatan yang buruk). Keberadaan sosial suku Amungme dan Kamoro; hal yang sama juga dihadapi oleh masyarakat yang berada di daerah di mana perusahaan nasional dan multi nasional berada, dan wilayah strategis kepentingan kapital negara dan borjuasi: infrastruktur jalan, pembangunan kota, dan sebagainya. Hal ini mencerminkan keberadaan sosial yang sangat krusial dan memprihatinkan; mencerminkan hak hidup orang Papua yang sangat tidak dihargai.

    Hal mengesampingkan dan tidak menghargai hak hidup orang Papua ini bukan saja baru terjadi. Catatan terpenting, Papua dicaplok ke dalam NKRI demi mengamankan komoditi bahan mentah produksi manufaktur; komoditi kapital; kepentingan ekonomi politik negera-negara kapitalis tentunya. Salah satunya, yang kita kenal saat ini adalah perusahaan raksasa dunia milik imperialis Amerika Serikat.

    Kehadiran Freeport (1963: Freeport sudah beroperasi di West Papua, 1967: tahun kontrak pertama Freepot dilakukan)—menurut saya—adalah sebab akibat dari sejarah massa silam, di mana sistem Pemerintahan Indonesia mengklaim West Papua dengan dalil jajahan Hindia-Belanda (baca: TRIKORA di Alun-Alun Yogyakarga oleh Soekarno pada 19 Desember 1961)—selanjutnya, terjadi pembataian, pembunuhan terhadap orang-orang Papua oleh militer Indonesia melalui operasi-operasi militeristik yang dilancarkan; juga diiringi dengan terjadinya pembantaian di Jawa pasca 1965-1966; mereka adalah kaum yang (salah satunya) anti terhadap imperialisme.

    Historis keberadaan Freeport; penandatanganan kontrak karya pertama dilakukan pada 7 April 1967 silam. Saat itu, West Papua belum menentukan pendapat suara rakyat, apakah mereka harus ikut Indonesia atau berpemerintahan sendiri, seperti yang dibahas dalam New York Agreement (1962), dan direalisasikan dalam pelaksanaan Pepera pada 1969; dan saat itu, belum diakui oleh dunia internasional soal keberadaan Papua dalam NKRI. Pelaksanaan New York Agreement (1962) juga tidak melibatkan orang Papua dalam proses pembahasannya. Dan, hal itu terbukti pada saat proses Pepera dilaksanakan: Pepera cacat hukum internasional, juga memperoleh suara manipulatif; orang-orang Papua diteror dan diintimidasi saat berlangsungnya Pepera.

    Kini, 50 tahun usia Freeport mengkeruk emas, tembaga, tima, batu bara, mineral di West Papua. Sekian tahun telah berlalu, Freeport hanya memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup bagi bangsa West Papua. Dampaknya tidak hanya datang dari kerusahkan lingkungan saja. Tapi, penjajahan yang masih masif dilakukan oleh aparatur (negara) ideologis: hukum dan pengadilan, UU dan parlementer, pendidikan dan budaya; dan juga oleh aparatur reaksioner: militer organik maunpun non organik. Penjajahan itu terjadi sebelum PT FI beroperasi di West Papua—Trikora (19 Desember 1961) adalah awal penjajahan di atas tanah Papua.

    Dari Rezim Soekarno-Hatta hingga Jokowi-Jusuf Kala tak ada bedanya. Kehadiran sistem Negara Kolonial Indonesia (baca: Indonesia) di tanah Papua terus memperbaharui tatanan penjajahan, dan cara-cara pendekatan sosial Papua yang sangat memperbudak secara halus. Hal itu dapat kita lihat dari kebijakan-kebijakan setiap rezim dari periode ke periode selanjutnya.

    Rezim Soeharta yang berwajah otoriter dan selalu mendekati rakyat dengan tangan besi; telah berhasil melancarkan berbagai rangkaian operasi-operasi militer, yang dimulai sejak Operasi Trikora (1961) yang dikomandoi oleh Soeharta; hingga 1998, tragedi Biak Berdarah disertai penangkapan tokoh-tokoh politik, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan banyak macam khasus yang hingga sampai saat ini belum diungkapkan.

    Selanjutnya, Rezim Gurdur. Walau singkat ia menjabat di kursi kepemimpinan Negara Indonesia, tetap ia melahirkan produk penjajahan yang bernama Otonomi Khusus (baca: Otsus) untuk West Papua. Diberikan Otsus dengan label separatis dan menjaga eksistensi kesatuan negara yang—katanya—plural ini. Dampak dari Otsus, terjadi pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat (2004). Disusul lagi dengan pemekaran kabupaten baru, kecamatan baru, desa hingga RT, RW yang sebetulnya adalah tidak memenuhi syarat jumlah orang Papua yang siap menduduki. Maka, strategi selanjutnya adalah diberlakukan trasmingrasi besar-besaran ke West Papua untuk menduduki di setiap daerah pemekaran dan untuk menguasai tanah-tanah kosong, juga untuk kemudian yang terjadi hari ini adalah buruh-buruh sawit, buruh perusahaan minyak di Sorong, gas di Bintuni, dan Freeport hingga pasar, usaha-usaha ekomoni miko dan makro dikuasai oleh orang-orang transmigrasi.

    Setiap sektor kehidupan didominasi oleh orang-orang transmigrasi yang sebetulnya mereka diusir dari pulau luar Papua untuk kepentingan investasi dan menguasai tanah-tanahnya. Mereka dikirim ke Papua atas nama ideologi NKRI harga mati, dan mengembalikan Papua ke Ibu Pertiwi. Maka, kuasailah semua lini sektor kehidupan. Orang Papua hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, akibat salah satunya adalah tidak diberdayakan, atau tidak diberikan kesempatan mengekpresikan ke-Papua-an.

    Indonesia menguasai di West Papua tidak hanya dengan tindakan fisik, tetapi juga hegemoninya. Suprastruktur Negara Indonesia dibangun di Papua untuk meng-Indonesia-kan orang-orang Papua. Mulai dari penerapan kurikulum pendidikan di West Papua, tentu Jawa sentris. Di atas itu, propaganda hegemoni kolonialisme tuannya imperialisme sangat masif dilakukan—bentuklah kesadaran sosial oleh hegemoni dan suprastruktur negara. Indonesia membangun perkembangan generasi Papua ini justru jauh dari alam yang seharusnya mereka berdialektika. Itu yang disebut program Gusdur yang menolak referendum. Otsus-lah menjadi jawaban (penyelesaian) bagi Gusdur untuk persoalan aneksasi West Papua.

    Dampak dari Otsus, tanpa memberdayakan orang Papua dalam hal pengetahuan dan ketrampilan, dibanjirkanlah uang dalam produk PNPM Mandiri, RESPEK, 1 Miliyar Dana Pembangunan Desa; dan beras ke pelosok perkampungan dalam produk JPS, BULOG. Hingga sampai saat ini, rakyat West Papua dibuat ketergantungan di atas negerinya sendiri.

    Pada Rezim Susilo Bambang Yodoyono dan Boediono—pendekatan yang dilakukan pada rakyat West Papua adalah pertama, barbarisme. Dibuka pengiriman minuman keras ke Papua, berlabel khusus untuk Irian Jaya, diperdagang secara terbuka dan legal, bebas konsumsi bagi siapapun, dibuka prostitusi dimana-mana secara legal. Dan kesimpulannya, hancurlah sudah generasi West Papua. Kemudian,meningkat pula penderita virus/penyakit HIV/AIDS di West Papua. Angka kematian meningkat drastis menurut setiap data statistik. Dipropaganda kebudayaan orang Papua adalah “mabuk” (mengonsumsi minuman keras). Lalu, pendekatan aparatur kepada para pemabuk dilakukan dengan cara menghakimi, pengejaran, penangkapan, dan terakhir hanya ada di dua tempat bagi mereka: kuburan atau penjara.

    Kemudian, pada periode Rezim Jokowi Dodo dan Jusuf kala—rezim yang diagung-agungkan oleh publik tentang Jokowi yang dermawan, Jokowi yang merakyat dan peduli terhadap keberadaan sosial yang sangat prihatin, adalah omongan yang penuh tipu. Di balik semua itu, banyak pertumpahan darah yang terjadi di West Papua. Tak ada bedanya dengan rezim-rezim sebelumya. Lebih kejam dari Rezim Sorharto dan Gusdur.

    Dibuka bebas investasi di West Papua, tanah Papua diduduki perusahaan sawit di mana-mana. Perusahaan masuk menduduki seluruh dataran wilayah West Papua dan menggeserkan, lalu mengasingkan orang-orang West Papua dari buminya, membangun infrastruktur dan pembangunan kota untuk kepentingan akses hasil eksploitasian untuk dibawa pergi keluar Papua. Rakyat Papua hanya mendapatkan tangisan, pembunuhan, penangkapan, pemerkosaan, intimidasi, diskriminasi, dan tindakan-tindakan militeristik dan rasialisme.

    Atas sifat Indonesia yang menunjukan sikap superior, dan menjajah di West Papua, telah membuktikan bahwasannya populasi orang Papua hanya 42,24% : 1.961.000 juta jiwa orang Papua dari keseluruhan manusia yang ada di Papua: 4.642.000 juta jiwa. Sisanya: 2.681.000 (57,76%) juta jiwa adalah aparat militer dan non Papua (Hasil Penelitian International Coalition for Papua : 2015. Hal. 80). Kemudian, dari jumlah populasi orang Papua di atas, sebanyak 7.146 orang terkena virus HIV positif dan yang penderita AIDS: 78,292 orang Papua (Data Laporan Kementerian RI: 2016). Dan, untuk mereka (penderita) tidak ada obat penyembuhan. Rumah sakit tidak ada di pelosok perkampungan. Di perkotaan ada rumah sakit, tapi tak ada sarana prasarana karena dokter buka tempat praktek dan apotik pribadi untuk memupuk kapital.

    Hal lain adalah, aspirasi rakyat West Papua untuk menentukan nasip sendiri bagi orang Papua—yang juga menjadi tanggung jawab Konstitusi Negara Indonesia—dihadapi dengan tindakan-tindakan militeristik (yang terjadi sejak 1961 melalui Operasi Bratayuda dan operasi-operasi lainnya): direpresi secara reaksioner, penangkapan para aktivis, penjaraan hingga pembunuhan pun sangat sering.

    Lalu, orang-orang West Papua diharuskan (dipaksakan) untuk menuruti kemauan Indonesia. Program Keluarga Berencana dikampanye ke pelosok-pelosok, lewat gereja-gereja, sekolah-sekolah, balai-balai kesehatan. Hal itu diharuskan dengan dalil mengurangi jumlah kelahiran penduduk Indonesia yang setiap tahun bertambah. Bah, ini keliru! Hal lain adalah tanah adat dirampas dengan dalil tanah milik negara. Untuk memudahkan—legalisasi—transaksi tanah, Indonesia menerapkan tanah sertifikasi di West Papua. Itu yang terjadi di West Papua. Indonesia menanamkan (menyebarluaskan) budaya, ideologi, filsafat, ide, nilai, dan norma lewat ilmu pengetahun, lalu disebar luaskan ke seluruh tempat di mana orang Papua mendapatkan akses ilmu pengetahuan. Mereka menyuntik ajaran-ajaran mistis lewat propaganda-propaganda untuk mengontrol pikiran orang Papua; orang West Papua sandar pada keinginan dan kemauan mereka (secara tidak langsung).

    Maka, dari kondisi keberadaan sosial yang telah tersirat di atas ini, telah memberikan cerminan hak penentuan nasib sendiri bagi orang Papua—pun dalam kerangka Negara Kolonial Indonesia—itu dipertanyakan soal tanggung jawabnya—pengakuan bahwa memang orang West Papua sedang dijajah.

    Kemudian, karena atas kampanye pelanggaran hak asasi manusia Papua yang mendunia atas tindakan kolonialis Indonesia, stigma separatisme, makar, teorisme—setelah dunia internasional mengakui terorisme dan separatisme adalah musuh negara dan dunia internasional—menjadi dalil perlakuan Indonesia terhadap orang-orang West Papua. Gerakan perlawanan rakyat diterima dengan moncong senjata. Hal itu, menurut saya, tidak hanya sebatas meredam gerakan rakyat. Sebab, tindakan represi terhadap gerakan rakyat itu sering memakan korban. Selain itu, kejadian-kejadian serupa seperti kanibal pun terjadi di West Papua. Masifnya pembunuhan terhadap manusia Papua pada malam hari. Sering ditemukan di mana-mana tubuh manusia Papua dalam kondisi tak bernyawa.

    Kini, Indonesia mengupayakan untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara melalui aparaturnya. Maka, dibentuklah gerakan-gerakan sosial yang kontak terhadap gerakan rakyat Papua Barat. Konfilk-konfilk horizontal pun terus terjadi dan memakan korban dalam jumlah yang banyak. Kemudian, berkembangnya militerisme di West Papua dapat dilihat dari bangkitnya kelompok-kelompok reaksioner: Barisan Merah Putih, Pemuda Pancasila, Pemuda Adat Papua Indonesia, dan banyak unsur kelompok reaksioner yang sebetulnya motif tindakan mereka adalah sangat reaksioner dan sangat kontra terhadap persoalan kemanusiaan yang diperjuangkan oleh rakyat West Papua.

    Bermunculan kelompok reaksioner ini seraya tindakan-tindakan militeristiknya, serta setiap kebijakan program Jakarta di Papua yang mengikuti irama penjajahan di Papua menandai posisi Indonesia beserta tuannya imperialisme yang ketakutan terhadap gerakan West Papua yang sedang berapi-api memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua, yang dalilnya adalah bebas dari kolonisasi Indonesia dan cengkraman imperialisme global. Sebab, keberadaan sosial di dalam kerangka NKRI tidak menjamin hak asasi manusia Papua, dan justru membuka keran pemusnahan bagi ras Papua, ekologi, serta penghancuran alam Papua. Perjuangan rakyat West Papua; hal terpenting adalah soal kemanusiaan. Sekali lagi—menurut saya—soal kemanusiaan.

Continue Reading →

Download File Power Point Sejarah Papua

Download Materi Sejara Papua --> File Sejarah

Continue Reading →

Hari Buruh Internasional Dan Aneksasi Bangsa West Papua

Foto : Bendera Bintang Kejora

Oleh : RK

May Day atau hari Buruh jatuh pada tgl 1 may diperingati diberbagai negara, semenjak ratusan tahun yang lalu dalam berbagai bentuk seperti mogok kerja panggung orasi dan lain sebagainya. Peristiwa bersejarah ini tidak terjadi begitu saja melainkan diperjuangkan oleh berbagai kalangan umat manusia atau hasil pemberontakan buruh di Chicago Amerika Serikat yang melibatkan lebih dari 300.000 kaum buruh pada tahun 1886. Aksi tersebut tidak berjalan mulus, terjadi bentrokan yang melukai serta menewaskan ratusan hingga ribuan massa buruh. Sebagian dari mereka lalu ditangkap dan dihukum penjara. Untuk mengenang peristiwa itu, Internasionale ke II di Paris 1889 menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh internasional.

Di Indonesia, Peringatan hari buruh atau May Day pertama kali diperingati pada tahun 1920, Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang merayakan 1 Mei sebagai hari buruh sedunia. Kemudian melalui UU Kerja No. 12 Tahun 1948, pada pasal 15 ayat 2, dinyatakan bahwa “Pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban kerja.” Berdasarkan peraturan tersebut, kaum buruh di Indonesia, selalu memperingati May Day setiap tahunnya.

Selain memperingati May Day sebagai hari buruh internasional, di indonesia sendiri khususnya rakyat Papua ada pulah diperingati sebagai hari Aneksasi Bangsa West Papua.

Hari aneksasi yang diperingati pada 1 May setiap tahunnya, merupakan peringatan bagi rakyat west papua. Pada beberapa tahun yang lalu merupakan sejarah Aneksasi bangsa west papua oleh Indonesia yang mana bangsa west papua dipaksa masuk dalam bagian dari bingkai NKRI-indonesia.

Setelah dianeksasi perjuangan untuk menuntut kembali Hak sebagai negara yang merdeka selalu dilakukan. Perjuangan rakyat papua sudah lama dilakukan untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri. Perjuangan pembebasan itu dilakukan oleh berbagai kalangan baik masyarakat asli papau maupun umat manusia yang sadar akan penjajahan kolonial indonesia terhadap bangsa west papua. Namun tidak diindahkan , padahal berdasarkan UUD 1945 alinea pertama mengatakan bahwa "sesunggunya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan". Namun pembukaan UUD ini hanya tertulis dikertas kosong tapi tidak diimplementasikan malah dikhianati.

Dari hal penjelasan singkat diatas patut dikatakan bahwa negara Indonesia dibawah naungan kapitalisme-imperialisme tidak patuh terhadap UUD 1945.

Perjuangan rakyat papua sudah jauh lama untuk menjadi negara yang Merdeka semenjak penjajahan kolonial belanda. Perjuangan menjadi negara yang merdeka berhasil jatuh pada 1 Desember 1961 rakyat west papua mendeklarasikan kemerdekaannya, namun kemerdekaan itu tidak berumur panjang dikarenakan bangsa indonesia hadir sebagai penjajah baru melalui perintah soekarno yang dikenal perintah Tiga komando rakyat (TRIKORA). Hal ini merupakan upaya penguasaan alam atau perampasan kekayaan alam bangsa west papua dengan berbagai alasan seperti papua adalah bentukan negara boneka.

Dalam perjuangan rakyat untuk menuntut hak sebagai negara yang merdeka banyak terjadinya pelanggaran Ham yang dilakukan oleh pihak TNI/POLRI baik itu intimidasi, pembubaran paksa masa aksi, penangkapan dan bahkan menembakan. Tindakan ini melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan juga UUD 1945 pasal 28 E dan turunannya UU nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum.  

Berdasarkan data yang ada sudah banyak terjadi pelanggaran Ham baik dari Kasus Biak Berdarah, Warior berdarah, Kasus Wamena Berdarah, Kasus Universitas Cenderawasih Jayapura, Kasus Paniai Berdarah dan masih banyak pelanggaran lainnya.

Di tahun 2021/2022 pelanggaran HAM terus terjadi hingga mencapai 480 yang dimana kebanyakan berkaitan dengan kerja-kerja pihak kepolisian.  

Usaha bangsa kolonial indonesia untuk meredam perlawanan berbarenga dengan masuknya perusahan-perusahan nasional yang terus melakukan eksploitasi alam di tanah papua, baik dilakukan itu melalui Otsus berjilid-jilid maupun daerah otonomi baru (DOB). Hal ini tidak terlepas dari usaha memecah belahkan rakyat papua dan juga akan masifnya pengiriman militer dikarenakan akan adanya pembangunan pos-pos militer disetiap daerah baru. 

Pemekaran daerah dan provinsi di Papua tidak lepas dari hadirnya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua tahun 2001 yang juga mengatur pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Dibalik itu semua tidak terlepas dari kepentingan kelas penguasa baik itu kapitalis global maupun nasional. 

Kepentingan utama dari kelas penguasa ialah sumber daya alam di tanah papua.

Continue Reading →

Perubahan Nama Pulau Papua Dari 200 M Lamanya

    Foto : Peta Papua 

Oleh : Nuelft : 24  

1. 200 M : Alih geoghraphy bernama Claudeus ptolemaus memberikan nama Papua Dengan : LABADIOS 

2. 500 M : China diberi nama Tungki. Dimana nama Tungki ini diperoleh dari bukunya Ghau Yu Kuan ( Tiongkok) yg menggambarkan bahwa asal rempah rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki 

3. Pada 600 M kerajaan  Sriwijaya  menyebut Papua sebagai Janggi 

4. Pada 700 M pedagang Persia dan mujarat dengan menyebut kan nama Papua Dengan Dwi Panta dan Samudranta yang artinya : Ujung samudra dan ujung lautan

5. Pada 1300 kerajaan Majapahit menyebutkan Papua sebagai wanin ( Fakfak, seram ) 

6. Pada 1511 Antonio, seorang pelaut dari Portugis memberikan nama PAPAASA. Hingga di tahun 1526 Antonia Figafetta menyebut Papua dengan Papaua. 

7. Pada 1646 Kerajaan Tidore memberikan nama untuk wilayah dan penduduknya sebagai PAPAUA yang artinya tidak bersatu. Dan dalam bahasa Melayu Berambut keriting.

8. 1528 Alvaro de Savedra Pimpinan armada laut spanyol memberikan nama ISLA De ORO atau island of gold 

9. 1545 : ortiz de retes ( Spanyol ) memberi nama nueve Guinee ( pulau Guinee)

10. 1956 : dari Sorong sampai merauke adalah bagian dari wilayah administratif Nederland Nieuw guinea yang ibukotanya di Hollandia

11. 16 Juli 1946 Konfrensi Malino ujung pandang Mengganti nama Nieuw Guinea dan Papua menjadi IRIAN 

12. Lalu, setelah belanda menyerahkan Papua ke UNTEA. UNTEA  memberi nama papua sebagai : WEST NEW GUINEA/IRIAN BARAT. Dan sejak 1963 dipakai nama IRIAN BARAT.

13. 1 Maret 1973 : Soeharto menggantikan irian barat menjadi irian jaya

14. 1 Januari 2000 : Nama Irian Jaya diganti oleh Presiden Abdurahman Wahid menjadi Papua

Sumber :

1. SuaraPapua.com

2. Jubi.co.id

Continue Reading →

Urutan Hari-Hari Penting Dalam Sejarah Papua

Oleh ; nuelft24

1. 1 Desember  1961 : Deklarasi kemerdekaan bangsa Papua

2. 19 Desember 1961 : Operasi Trikora 

3. 15 Agustus 1962 : New York Agreement 

4. 30 September 1962 : Roma Agreement 

5. 1 Mei 1963 : Hari Aneksasi Bangsa Papua Ke dalam NKRI secara sementara sambil menunggu hasil PEPERA dilaksanakan

6. 7 April 1967 : sebelum PEPERA dilakukan PT Freeport Amerika masuk 

7. Di tahun 1969 : dilaksanakan PEPERA 1969

Teman teman bisa pelajari lebih lanjut lagi tentang hari-hari penting diatas yess.

Tq om. Semoga membantu 😇

Continue Reading →

Klaim Soekarno yang menyesatkan tentang papua

Oleh ; Nuelft 24

Ada 4 klaim Soekarno yang pernah di bahas dalam sidang BPUPKI 10-11 Juli 1945.

Klaim Soekarno terhadap Papua ini, sama sekali tidak didasarkan dengan data yang lengkap. 

4 klaim tersebut adalah ;

1. Papua termasuk kedalam kekuasaan tidore. Baca ; Papua Bagian Dari Tidore

2. Papua bagian dari kerajaan Majapahit. Baca; Papua Bagian Dari Kerajaan Majapahit

3. Soekarno bertujuan untuk menghalau Imprealism Barat. Baca ; Bertujuan Untuk Menghalau Imprealism Barat

4. Soekarno mengkalim bahwa Papua termasuk jajahan Hindia-Belanda. Baca; Papua Bagian Dari Jajahan Hindia-Belanda

Dari 4 klaim diatas kawan bisa baca di link masing masing. 

 Tq 

Continue Reading →

New York Agreement 1962 Tidak Melibatkan OAP. Bahkan, PEPERA 1969 Juga Tidak Demokratis

 Foto : OAP Menuntut Review Hasil PEPERA 1969

 Oleh : Nuelft24

Pada tanggal 15 Agustus 1962. Beberapa hal pokok dalam perjanjian serta penyimpangannya (kejanggalan) adalah sebagai berikut:

1. New York Agreement (Perjanjin New York) adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Perjanjanjian New York itu membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat.

2. Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan Unites Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua Barat menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua, akibatnya hak-hak politik dan hak asasi manusia dilanggar secara brutal di luar batas-batas kemanusiaan.

3. Pasal XVIII ayat (d) New York Agreement mengatur bahwa “The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self determination to be carried out in accordance whit international practice…”. Aturan ini berarti penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa Papua pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan New York Agreement. 

4. Namun hal ini ( Pasal XVIII ayat (d) New York Agreement)  tidak dilaksanakan. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 800.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu masyarakat Papua Barat yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatangan New York Agreemen tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri itu.

Teror, intimidasi dan pembunuhan, dilakukan oleh militer sebelum dan sesaat PEPERA 1969 untuk memenangkan PEPERA 1969 secara sepihak oleh pemerintah dan militer Indonesia.

Sumber :

1. Buku AMP

2. Suara Papua.com

Continue Reading →

PEPERA DILAKSANAKAN DI TAHUN 1969 DAN PT FREEPORT ILEGAL KARENA NYOLONG 1967

Ilustrasi : Orang Papua dan sumber daya alam dikuras

Oleh : Nuelft24

Berawal dari 1962 yaitu new york aggrement yang membicarakan tentang status Papua dimana dalam perjanjian new york agrement juga tidak sama sekali melibatkan orang asli papua sebagai pemilik tanah papua itu sendiri. Disini Indonesia berani mengatasnamakan bangsa papua berdiskusi dengan amerika dan belanda. Artinya menurut bang dandhy laksono, "Iblis berdiskusi dengan jin didampingi oleh setan tanpa malibatkan kami oleh manusia hehe ".

Dan  isi dari perjanjian new york aggrement 15 agustusus 1962 adalah :

- Penentuan pendapat rakyat harus dan wajib dilakukan dengan One Man One Vote atau satu orang satu suara

Seiring berjalan waktu tepatnya Satu tahun kemudian di tanggal 1 Mei 1963, tiba-tiba tanpa sepengetahuan orang Papua juga,  PBB (UNTEA) menyarahkan daerah papua kedalam NKRI secara sementara sambil menunggu hasil penentuan pendapat rakyat atau PEPERA.

Tetapi, sebelum PEPERA dilakukan, indonesia atas presiden soeharto mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing di tahun 1966 sehingga  di tanggal 7 april 1967 soeharto mengizinkan PT Freeport milik amerika untuk masuk ke gunung suci Nemangkawi  ( saat ini bernama grasberg). Pengizinan PT Freeport ke papua ini lucu sebenarnya karena PEPERA saja belum dilakukan, malahan PEPERA  sendiri di laksanakan  dua tahun kemudian setelah kontrak PT Freport yaitu di tahun 1969. Kepentingan Amerika Serikat di Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatanganan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia, menjadi realitas.  Di sini terjadi kejanggalan yuridis, karena Papua Barat dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah SANGKETA (belum sah bergabung dengan NKRI).

PEPERA TIDAK DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN NEW YORK AGGREMENT

"ONE MAN ONE VOTE"

Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 tidak sah karena dilaksanakan dengan sistem “musyawarah” (sistem local Indonesia) yang bertentangan dengan isi dan jiwa New York Agreement dimana hanya mengambil 1025 orang dari 800.000 orang Papua dan dari 1025 orang itu pun hanya 175 Papua sisanya orang Maluku. Di samping itu PEPERA 1969 dimenangkan oleh Indonesia lewat terror, intimidasi, penangkapan, dan pembunuhan (pelanggaran hukum, HAM dan esensi demokrasi). Hal ini dibuktikan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh  Asian Human Rights Commission (AHRC) yaitu dari tahun 1961-1969 telah terjadi genocida sekitar 30.000 tewas dibunuh oleh militer indonesia.

Kemenangan PEPERA secara cacat hukum dan moral ini akhirnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi Nomor 2509 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 tahun 1971. 

Sumber :

1.  Buku AMP

2. SuaraPapua.com, "sejarah aneksasi Papua ke dalam NKRI. "

3. Buku Asian Human Rights Commission (AHRC),  " The neglected genocida 1961-1969."

Bersambung ..

Continue Reading →

PT Freeport Adalah Alasan Amerika Membantu NKRI Menganeksasikan Papua

Ilustrasi : Bangsa Papua Ditindas

Oleh : Nuelft24

Pada Tahun 1623, Kapten Johan Carstensz, seorang pelaut Eropa pernah berlayar ke Papua dan ‘menemukan salju untuk pertama kalinya’ di daerah pegunungan, tepatnya di tengah daratan Papua. ‘Hasil temuannya’ itu kemudian diberi nama Puncak Carstensz Pyramide.Ratusan tahun setelah itu, tepatnya pada 1936; dalam rangka pembuktian atas hasil temuan Carstensz tersebut, terdapat 3 orang yang bernama Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius Wissel melakukan ekspedisi ke Puncak Carstensz Pyramid. Dalam eskpedisi tersebut,mereka juga menemukan gunung tembaga lalu menulisnya dalam sebuah laporan yang pada akhirnya menarik minat banyak pihak, khusunya Worbes Wilson, seorang geolog dari perusahaan tambang Amerika yang bernama Freeport. Menanggapi laporan Dozy tersebut, Wilson melakukan ekspedisi ke Papua pada 1959-1960 (setelah perang dunia kedua berakhir). Setibanya di sana, ia terpukau melihat tumpukan ‘harta karun’ biji besi, tembaga, perak serta emas di atas puncak dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut itu.

Jhon F Kenedy, Allen Dulles dan Soekarno

Allen Dulles adalah agen CIA yang dipilih oleh presiden Jhon F Kenedy. Pada saat itu Allen Dulles mengetahui kerjasama antara Jhon F Kenedy dan Soekarno untuk menganeksasikan papua kedalam indonesia. Setelah berhasil dianeksasi  1 mei 1963 allen dulles hanya ingin berusaha untuk menjatuhkan Soekarno dan Jhon F Kenedy supaya PT.Freeport bisa masuk dengan landai. 

Setelah Jhon F Kenedy berhasil di gulingkan atau tewas terbunuh secara misterius pada tanggal 22 November 1963 saat kunjuan ke Dallas (Negara bagian Texas), muncul juga berbagai usaha untuk menggulingkan presiden Soekarno dan berhasil digulingkan secara tidak terhormat. Lewat surat SUPERSEMAR 1966 atas Gerakan 30 Septetember 1965 (G30S-PKI) maka Soeharto pun memimpin Indoneia pada 12 Maret 1967.

Setelah Soeharto memimpin  1967, Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU-PMA), dan selanjutnya membukan jalan besar untuk Agen CIA dan Wober Wilson (pemilik PT. Freeport Amerika) untuk masuk menghancurkan gunung suci Nemangkawi.

Kepentingan Amerika Serikat terhadap kekayaan alam di Papua ini terlihat ketika New York agreement 15 Agustus 1962 dan Roma Agreement 30 September 1962 yang tanpa melibatkan pemilik tanah Papua yakni orang Papua itu sendiri. Bahkan PBB atas UNTEA tiba-tiba tanpa sepengetahuan OAP, memasukan Papua ke dalam NKRI secara sementara sambil menunggu hasil PEPERA. Dan lebih jelasnya, PT Freeport pun berhasil  nyolong di tahun 1967 padahal PEPERA dilakukan di tahun 1969. Artinya Papua belum sah masuk NKRI (daerah sangketa) namun, pemerintah Indonesia berani mengizinkan PT Freeport masuk di tahun  1967. 

Sumber : 

1.Buku greg Poulgrein " perang siasat Allen Dulles dengan Jhon F Kenedy atas Soekarno"

2.Buku DR. Sofyan Yoman " Jejak Kekerasan dan Militerisme di Tanah Papua"

3.Suara Papua.com

Continue Reading →

Fakta Dibalik Soekarno Bertujuan Untuk Menghalau Imprealisme Barat

                    Foto : Jhon F Kenedy (Kiri), Soekarno (Kanan)

Oleh : Nuelft24

a. Soekarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia.

b.  Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam Blok komunis. 

c. Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang Presiden yang sangat anti imperialisme barat dan pro Blok Timur. 

d. Pemerintah Amerika Serikat ingin mencegah kemungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia.Maka Amerika Serikat memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia. 

e. Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke Washington (Amerika Serikat) pada tahun 1961.

f.Tahun 1962 utusan pribadi Presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan Amerika Serikat tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat.

g. Untuk mengelabui mata dunia, maka proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung “Act of Free Choice” (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.

Namun Bagi Orang Papua ; Amerika, Indonesia, Belanda adalah negara penjajah karena tidak melibatkan Orang Papua sebagai pemilik tanah Irian untuk gabung berbicara mengenai new York agreement 1962.

Pertanyaannya ;

1. Mengapa AS sangat berambisi untuk membantu Indonesia agar Papua di Aneksasi ke Indonesia..?

Karena PT Freeport milik amerika  ingin menguasai gunung suci Nemangkawi dan berhasil masuk pada tahun 1967. Indonesia ilegal mengizinkan PT.Freeport masuk karena, papua belum sah masuk kedalam wilayah NKRI dimana PEPERA dilaksanakan di tahun 1969 namu PT Freeport nyolong 1967.

Baca disini :  PT Freeport Adalah Alasan Amerika Membantu NKRI Menganeksasikan Papua 

2. Fakta Sebenarnya pada saat PEPERA 1969..?

Berdasarkan New York Agreemeent yang tanpa melibatkan OAP, PEPERA harus dilakukan dengan One Women One Vote namun faktanya membuktikan bahwa telah terjadi banyak pelanggaran HAM Berat pasca 1961-1969 dan  PEPERA hanya diambil 1025 orang dari 800.000 orang papua saat itu. Bahkan 1025 itu pun mayoritas oang maluku sedangkan OAP hanya berjumlah 175 orang saja. 

1969 ( Indonesia ilegal diatas tanah papua)

Bersambung

Continue Reading →

Fakta Dibalik Soekarno Mengklaim Bahwa Papua Masuk Kedalam Kesultanan Tidore

Foto : Soekarno 

Oleh : Nuelft 24

a. Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak  Sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.

b. Soekarno mengklaim juga bahwa kesultanan Tidore merupakan “Indonesia Bagian Timur”, maka Papua Barat merupakan bagian dari padanya. Di samping itu, Soekarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.

Namun apakah kedua  klaim yang di katakan sultan Tidore dan  Soekarno itu benar ( berdasarkan bukti ilmiah) ..? Mari baca lagi :

a. Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak perlu dihiraukan di dalam hal Papua Barat.

b. Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.

c. Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua Barat dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir Papua Barat (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.

d. Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat. Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya.

e. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore. Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. 

d. Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan-loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan

e. Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha menghalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

e. Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerintahan atas teritorial Papua Barat. Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore.

f. Mengenai manipulasi sejarah berdasarkan kekuasaan Tidore atas wilayah Papua Barat ini, Dr. George Junus Aditjondro menyatakan bahwa:

“Kita mempertahankan Papua Barat karena Papua Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Itu atas dasar apa? Hanya karena kesultanan Tidore mengklaim bahwa dia menjajah Papua Barat sampai teluk Yotefa mungkin? Maka kemudian, ketika Tidore ditaklukan oleh Belanda, Belanda belum merasa otomatis mendapatkan hak atas penjajahan Tidore? Belanda mundur, Indonesia punya hak atas semua eks-jajahan Tidore? Itu kan suatu mitos. Sejak kapan berbagai daerah di Papua barat takluk kepada Tidore?... Saya kira tidak. Yang ada adalah hubungan vertikal antara Tidore dan Papua Barat, tidak ada kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat. Atas dasar itu, klaim bahwa Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda dulu, merupakan imajinasi.”

g. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Tidore.

Continue Reading →

Fakta Dibalik Soekarno Mengklaim Papua Pernah Menjadi Bagian Kerajaan Majapahit

   Foto: Soekarno (ditengah), Soeharto (kanan)

 Oleh : Nuelft 24

Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa ceritera tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa Papua Barat pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit.  

Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa “batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia”. Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).

Jadi sebenarnya suekarno agak kurang tepat mengklaim jika Papua barat termasuk kerajaan Majapahit karena belum ada bukti yang ditemukan ( sejarah tertulis). 

Berkaitan dengan kekuasaan wilayah kerajaan Majapahit di Indonesia, secara jelas dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit, dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 disebutkan bahwa kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik di kepulauan Nusantara maupun di semenanjung Melayu. Pulau-pulau di sebelah timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut dalam pupuh 14/15 ialah deretan pulau Ambon dan Maluku, Seram dan Timor; semenajung Melayu disebut nama-nama Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara Dingin, Tumasik, Klang, Kedah, Jerai.  

Demikianlah, wilayah kerajaan Majapahit pada zaman Hayam Wuruk menurut Nagarakretagama meluputi wilayah yang lebih luas dari pada Negara Republik Indonesia sekarang. Hanya Irian yang tidak tersebut sebagai batas yang terjauh di sebelah timur. Boleh dikatakan bahwa batas sebelah timur kerajaan Majapahit ialah kepulauan Maluku.

Kesimpulan : maka dari itu jelas Soekarno memanipulasi sejarah karena,  Papua  tidak termasuk kerajaan Majapahit.

Continue Reading →

Fakta Dibalik Soekarno Mengklaim Papua Termasuk Jajahan Hindia Belanda

Foto: Soekarno

Oleh : Nuelft 24 

a. Pada tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea).

b. Juga perlu diingat bahwa walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah.

"Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina (Hindia Belanda). Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke (Nederland Nieuw Guinea)".

c. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad ( 350 tahun ) sedangkan Papua Barat hanya 64 tahun (1898-1962). 

d.  Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua Barat) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua Barat. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam PBB.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena, wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda yaitu dari Aceh sampai Ambonia yang ibu kotanya di Batavia (Jakarta) melainkan  Papua Barat termasuk kekuasaan Nieuw Guinea Belanda yaitu dari sorong sampai merauke yang ibu kotanya di Holandia (Jayapura)

Continue Reading →