Oleh : Taufiq Sobari
Sejak Indonesia melakukan invasi dan memulai penjajahan di Timor Leste, Noam Chomsky lantang menentang kebijakan Amerika dan Australia yang mendukung "integrasi" Timor Leste. Kritik dan kecamannya menjadikan Chomsky masuk dalam daftar musuh Presiden Richard Nixon.
Chomsky pun terlibat menyuarakan Papua, bersama para akademisi ia menulis surat terbuka:
"Kami para akademisi dari seluruh dunia sangat prihatin dengan maraknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua Barat.
Sejak 1969, tentara Indonesia secara rutin menembaki demonstrasi tanpa kekerasan, membakar desa-desa, dan menyiksa para aktivis sipil dan pengamat.
Meskipun secara rutin dilarang dari provinsi, pengamat independen seperti Human Rights Watch, Amnesty International dan Tapol semuanya telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan endemik oleh Indonesia di seluruh Papua Barat. Pasukan khusus Indonesia dan unit kontra-terorisme seperti Kopassus dan Detasemen 88 – dilatih oleh negara-negara Barat – terlibat dalam pemukulan, pembunuhan ekstra yudisial dan pembunuhan massal.
Kehadiran militer yang begitu besar, dikombinasikan dengan rasisme dan diskriminasi ekonomi struktural terhadap penduduk asli Papua, hanya dapat mengakibatkan konflik dan pelecehan.
Oleh karena itu kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah kita sendiri untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk memastikan bahwa:
Militer Indonesia dengan cepat menarik diri dari Papua Barat dan bahwa Indonesia mendemiliterisasi wilayah tersebut sebagai langkah pertama menuju penyelesaian konflik secara damai;
Indonesia membebaskan tahanan politik dan mengizinkan media internasional, LSM dan pengamat ke Papua Barat;
Komunitas internasional mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan menyerukan Indonesia untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, di mana Indonesia adalah salah satu pihak.
Pelatihan militer dan polisi dan ekspor senjata untuk Indonesia dihentikan sampai pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat berhenti, termasuk Australia, Amerika, Inggris, Kanada, Belanda, Selandia Baru, pelatihan dan pendanaan unit kontra-terorisme kepolisian Indonesia, Detasemen 88, di Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta."
0 Post a Comment:
Posting Komentar