Papua Sudah Mendeklarasikan Kemerdekaan Semenjak 1 Desember 1961 Secara De facto dan De jure

Foto : Orang Papua

Oleh : Nuelft24

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.  

Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea).

Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah :

M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari).  

Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya: 

1. Menetukan nama Negara         : Papua Barat

2. Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua

3. Menentukan bendera Negara     : Bintang Kejora

4. Bendera Bintang Kejora                 :  pada 1 Desember 1961.

5.     Lambang Negara Papua Barat        : Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto  dan de jure  sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Sumber :

1. SuaraPapua.com

2. Jubi.co.id

3. Buku AMP

Continue Reading →

Alasan Soekarno Mencaplokan West Papua Ke Negara Indonesia

Ilustrasi : Banyak pembunuhan 

Terhadap OAP Untuk Mencaplokan Ke Dalam Indonesia

Oleh : Nuelft24

Dikutip dari buku pendidikan AMP.

Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:

1. Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Menurut buku Pendidikan AMP, untuk merealisasikan isi Trikora diatas, maka Presiden Soekarno menyuruh Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda. Satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti:

1. Operasi Banten Kedaton

2. Operasi Garuda

3. Operasi Serigala

4. Operasi Kancil

5. Operasi Naga

6. Operasi Rajawali

7. Operasi Lumbung

8. Operasi Jatayu. 

Sedangkan Operasi lewat laut adalah :

1. Operasi Show of Rorce,

2. Operasi Cakra

3. dan Operasi Lumba-lumba. 

Untuk fase eksploitasi dilakukan :

1. Operasi Jayawijaya 

2. dan Operasi Khusus (Opsus).

Menurut media BBC, Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? 

Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keempat alasan itu adalah klaim yang dipegang oleh Indonesia sebagai tindakan pembenaran kekuasaan atas wilayah Papua Barat. Keempat klaim itu adalah: 

1. Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit.

2. Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, oleh sultan Tidore dan Soekarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno sebagai bagian dari daerah “Indonesia Bagian Timur”.

3. Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda.

4. Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat di Asia Tenggara. Di samping itu, Soekarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI.

Continue Reading →

Papua Adalah Bagian Dari Jajahan Nederland Nieuw-Guinea Bukan jajahan Hindia-Belanda

Foto: Rakyat Indonesia  

Oleh : Nuelft24 

Dikutip dari buku AMP ( Aliansi Mahasiswa Papua) 

Indonesia (Sabang sampai Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland - Nieuw Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina. Sedangkan Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

Kesimpulan dari kaliamat diatas adalah :

1. Wilayah jajahan Hindia- Belanda yang dikatakan Soekarno itu sebenarnya adalah Aceh sampai Ambonia yang ibukotanya di Batavia ( sekarang Jakarta). 

2. Sedangkan wilayah Papua masuk kedalam wilayah jajahan Nieuw gunieaBelanda( Nederland) yang ibukotanya di Hollandia ( sekarang Jayapura).

Sampai sini minum kopi dulu kk😇

Lanjut, Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya :

1. Boedi Utomo (20 Mei 1908)

2. Serikat Islam (1911)

3. Indische Partij (1912)

4. Partai Komunis Indonesia (1913)

5. Perhimpunan Indonesia (1908)

6. Studie Club (1924) dan lainnya. 

Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Rakyat Papua juga tidak tau dan tidak mengambil bagian pada sumpa pemuda 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti:

1. Jong Sumatra Bond

2. Jong Java

3. Jong Celebes

4. Jong Amboina, dan lainnya.

Mereka  hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pun dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. 

Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Ngopi lagi kk😇

Lanjut, Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. 

Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa 

“…bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”.

Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.

Tanggal 19 Agustus 1945 (dua hari setelah kemerdekaan Indonesia) Indonesia dibagi dalam delapan buah Propinsi. Salah satu Propinsinya adalah Maluku. 

Banyak kalangan berasumsi bahwa wilayah Papua Barat masuk dalam wilayah Propinsi Maluku. Padahal secara nyata penguasaan wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Propinsi Maluku itu dipikirkan dan direalisasikan sejak pembentukan sebuah Biro Irian pada tanggal 14 Desember 1953 yang bertugas mengadakan penelitian mengenai daerah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai jembatan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. 

Dari hasil penelitian itu, ternyata pilihan jatuh pada wilayah Maluku Utara. Maka dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat, Soasiu ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Irian Barat dengan Gubernur Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) yang dikukuhkan pada 17 Agustus 1956 bersamaan dengan Peresmian Propinsi Irian Barat Perjuangan.

Setelah peresmian Propinsi Irian Barat perjuangan, Papua Barat tetap menjadi daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda. Beberapa persitiwa politik dalam memperebutkan Papua Barat oleh kedua bela pihak adalah:

a. Sebelum penandatangan Perjanjian Lingggarjati pemerintah Belanda pernah menyatakan agar Papua Barat dapat menerima status sendiri terhadap Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat menurut jiwa pasal 3 dan 4 Perjanjian tersebut. Jadi di sini Belanda mengadakan pengecualian bagi Papua Barat agar kedudukan hukum wilayah tersebut tidak ditentukan oleh Perjanjian Linggarjati.

b. Dalam Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus - 2 November 1945 disepakati bahwa mengenai status quo wilayah Nieuw Guinea tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan-kenegaraan Papua Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Tetapi dalam kesempatan yang sama pula status Papua Barat (Nederland Niew Guinea) secara eksplesit dinyatakan oleh Mohammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa “…masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka.”

c. Dalam konferensi para menteri antara Belanda dan Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Maret-1 April dibentuk sebuah panitia gabungan dengan surat Keputusan Para Menteri Uni Indonesia-Nederland No. MCI/C II/1/G.T. Berdasarkan keputusan tersebut, masing-masing pihak mengangkat tiga orang anggota sebelum tanggal 15 April 1950 dengan tugas untuk menyelidiki status Papua Barat secara ilmiah untuk menentukan apakah layak masuk dalam kekuasaan Indonesia atau Nederland. Akhirnya, berdasarkan hasil penyedikan masing-masing pihak tidak ada pihak yang mengalah, sehingga wilayah Papua Barat masih dipertahankan oleh Belanda. Selanjutnya disepakati bahwa penyelesaikan masalah Papua Barat akan diselesaikan kemudian oleh United Nations Commission for Indonesia tanpa batas waktu yang ditentukan.

d. Karena dirasa wilayah Papua Barat dikuasai oleh Belanda, maka sejak tahun 1953 pihak Indonesia membawa masalah Papua Barat ke forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia Afrika.

Salam Sadar !

Continue Reading →

Hubungan Sejarah Negara Indonesia dan Papua Barat

MENGGALI SEJARAH PAPUA YANG DILUPAKAN

Ilustrasi: Orang Papua

Oleh : Nuelft24

Tidak dapat di lupakan bahwa pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia sebagai bagian dari wilayah negaranya didasarkan atas alasan sejarah. 

Sementara aksi pencaplokan itu sendiri kini telah menjadi sejarah yang harus dipelajari dan dipahami untuk dapat memetakan persoalan secara obyektif, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi pencarian solusi yang terbaik bagi penyelesaian status politik wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Indonesia.

Dalam rangka untuk menggali hubungan sejarah antara Indonesia dan Papua Barat, maka beberapa hal perlu dikemukakan. 

1. Sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat. 

2. Sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah. 

3. Alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia. 

4. Sejarah kemerdekaan Papua Barat. 

5. Sejarah New York Agreement 1962

6. Sejarah Roma Agreement 1962

7. Sejarah Aneksasi Papua ke dalam Indonesia 1963

8. Sejarah terbentuknya OPM 1965

9. Sejarah masuknya PT Freeport 1967

5. Proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. 

6. Sejarah dalam kekuasaan Orde Baru 

7. Masa kebangkitan Papua Barat Kedua (Era Reformasi Indonesia).

Continue Reading →

Lima Presiden Papua Dari Tahun 1971-2020

 LIMA PRESIDEN  PAPUA 

Ilustrasi: Bangsa Papua Ditindas Oleh Kolonialisme Indonesia

Bangsa Papua dan perjuangan panjangnya dalam mewujudkan Negara yang berdaulat melewati berbagai tantangan dalam mencapai kedaulatan penuh mengusir penjajah yang masih bercokol diatas tanah airnya. 

Dalam rentang 59 tahun semenjak manifesto politik 19 Oktober 1961 pada Kongres Rakyat Papua I yang menandai dasar sejarah nama bangsa dan nama negara serta atribut kenegaraan Papua Barat terus diperjuangkan. 

Dalam catatan sejarah bangsa Papua itu ada sederet nama tokoh perjuangan bangsa Papua yang menjadi presiden atau kepala Negara. Berikut 5 nama tokoh Bangsa Papua yang menjadi presiden Negara Papua;

1. Zeth Yafet Rumkorem

Sepuluh tahun berlalu setelah manifesto politik bangsa Papua 1961, Proklamasi Sepihak “Republik Papua Barat” diumumkan pada 1971 dengan Tokoh proklamator Republik Papua Barat 1 Juli 1971 Zeth Yafet Rumkorem

2. Thom Wainggai

Sesuai perjanjian Roma yang mana janji 25 Tahun Indonesia mempersiapkan Papua, maka pada 14 Desember 1988 diproklamasikan “Republik Melanesia Barat” dengan Thomas Wainggai sebagai presiden Melanesia Barat

3. Michael Kareth

Sebagai presiden  “West Papua New Guinea National Congress” yang diproklamasikan 27 November 1997 di kantor president Parliament Eropa

4. Forkorus Yaboisembut

Dalam kongres Rakyat Papua I (1961) menghasilkan Manifesto Politik, dalam Kongres Rakyat Papua II (2000) menghasilkan Presidium Dewan Papua dengan Theys Eluay sebagai ketuanya. Dalam Kongres Rakyat Papua III (2011) mendeklarasikan Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua dinegeri Papua Barat dengan Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi Sebagai Perdana Menteri dengan nama “Negara Federal Republik Papua Barat” (NFRPB).

5. Benny Wenda 

Setelah mengumumkan pemberlakuan undang-undang sementara tokoh Pejuang bangsa Papuayang bermukim di Inggris juga sebagai ketua The United Liberation Movement for West Papua ; Pada 1 Desember 2020 mengumumkan Pemerintahan Sementara “Negara Papua Barat” dengan Benny Wenda sebagai presiden. 

     Ulasan singkat saja tentang beberapa tokoh Papua yang menjadi presiden; walaupun beberapa dari nama diatas telah tiada, namun semangat perjuangan untuk pembebasan tanah air Papua Barat dari pendudukan bangsa asing tentu menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa Papua yang akan terus dikenang. Menghormati setiap perjuangan dari pendahulu dan mau belajar dari apa yang telah terjadi merupakan suatu langkah bijak daripada menjadi generasi yang buta sejarah dan  korban dari sejarah bangsa lain yang terus menduduki tanah air kita.

Jika anda masih tertarik untuk mengetahui siapa Peresiden Papua kita, Anda bisa buka di youtube dibawah ini;

LIMA PRESIDEN PAPUA

Continue Reading →

TRIKORA 19 DESEMBER 1961 ADALAH AWAL PELANGGARAN HAM DI PAPUA UNTUK MENGANEKSASI PAPUA KEDALAM INDONESIA

Ilustrasi : Indonesia menciptakan banyak pelanggaran HAM Berat kepada Papua

Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pada tanggal 1 desember 1961 tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:

1. Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Untuk mengelabui mata dunia, maka proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung “Act of Free Choice” (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.

Proses Ilegal Pentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969

Penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York) antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962. Beberapa hal pokok dalam perjanjian serta penyimpangannya (kejanggalan) adalah sebagai berikut:

1. New York Agreement (Perjanjin New York) adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Perjanjanjian New York itu membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat.

2. Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan Unites Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua Barat menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua, akibatnya hak-hak politik dan hak asasi manusia dilanggar secara brutal di luar batas-batas kemanusiaan.

3. Pasal XVIII ayat (d) New York Agreement mengatur bahwa “The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self determination to be carried out in accordance whit international practic”.

Aturan ini berarti penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa Papua pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan New York Agreement. Namun hal ini tidak dilaksanakan. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 600.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan.

Sedangkan dari 1025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu masyarakat Papua Barat yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatangan New York Agreement tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri itu.

4. Teror, intimidasi dan pembunuhan dilakukan oleh militer sebelum dan sesaat PEPERA 1969 untuk memenangkan PEPERA 1969 secara sepihak oleh pemerintah dan militer Indonesia. Buktinya adalah Surat Rahasia Komandan Korem 172, Kolonel Blego Soemarto, No.: r-24/1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku anggota Muspida kabupaten Merauke, isi surat tersebut:

“Apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya penggantian anggota Demus (dewan musyawarah), penggantiannya dilakukan jauh sebelum MUSAYAWARAH PEPERA. Apabila alasan-alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang dilain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan kemenangan PEPERA, harus berani mengambil cara yang ‘tidak wajar’ untuk menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan PEPERA sebelum dimulainya sidang DEMUS PEPERA. …Sebagai kesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa PEPERA secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau secara ‘tidak’ wajar.

Untuk menambah pengetahuan tentang Trikora 19 Desember 1961, anda bisa nonton juga disini;

OPERASI TRIKORA 19 DESEMBER 1961

Continue Reading →

Survey Kematian Orang Asli Papua (OAP)

  Ilustrasi : Cara Pemusnahan OAP di Papua 

Daftar Tokoh Papua Yang Meninggal Dalam 4 Tahun Terkhir 2018-2021

Dari Tahun Ke Tahun Orang Asli Papua (OAP) Meninggal Dunia Tanpa Gejala Bahkan Meninggal Di Hotel Jakarta. Pemerintah Provinsi Papua Dan Tokoh-Tokoh Gereja Serta Tokoh Masyarakat Di 7 (Tujuh Wilayah Adat) Perlu Evaluasi Bersama Dalam Rangka Keselamatan Orang Asli Papua Di Masa Mendatang. Penelitian Ini Dibuktikan Dengan Beberapa  Peristiwa Kematian Para Pemimpin Papua Di Tahun 2018 antara Tahun 2021. Kematian Semakin meningkat,  Nama-Nama Para Pemimpin Tersebut Sebagai Berikut;

1. Benediktus Tombonop Bupati Boven Digul (3/1/2020), Meninggal Di Hotel Jakarta Secara Tiba-tiba. 

2. Paulus Demas Mandacan  Bupati Manokwari (20/4/2020).

3. Paskalis Kocu Wakil Bupati Maybrat (25/8/2020).

4. Habel Melkias Suwae Mantan Bupati Jayapura (03/9/2020).

5. Bertus Kogoya Mantan Wakil Bupati Lani Jaya (11/9/2020).

6. Demas Tokoro  Ketua Pokja Adat MRP (19/9/2020).

7. Arkelaus Asso Mantan Wakil Bupati Yalimo (15/10/2020).

8. Yairus Gwijangge Bupati Ndugama (14/11/2020).

9. Wakasad MAYJEN TNI Herman Asaribab 14/12/2020

15. Dr. Hengki Kayame, Mantan Bupati Kabupaten Paniai, Meninggal Bulan Maret 2021.

16. Robby Omaleng, Ketua DPRD Kabupaten Mimika Meninggal Setelah Divaksinasi Pada Bulan April 2021.

17. Repinus Telenggen, Mantan Bupati Kabupaten Puncak Meninggal Secara Tiba-tiba Pada Awal Bulan Mei 2021.

18. Klemen Tinal, Wakil Gubernur Provinsi Papua Meninggal 21 Mei 2021 Meninggal Serangan Jantung...

19. Drs. Alimuddin Sabe, Mantan Wakil Bupati Sarmi (meninggal dgn serangan jantung).

20. Sendius Wonda, SH, M.Si. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua.

21. Obaja Waker, Asisten I Kabupaten Puncak Papua.

22. Celsius Watae, Bupati Keerom Meninggal di Hotel Secara Tiba-tiba.

23. Wemban Kogoya, Kepala Dinas Kesehatan Kabipaten Tolikara.

24. Abraham Oktavianus Aturure, Mantan Gubernur Provinsi Papua Barat.

25. Rowani Wanimbo, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tolikara. 

26. Thomas Tigi, Bupati Dogiyai Meninggal Dalam Tahanan di Jayapura Secara Tiba-tiba.

27. Herman Auwe Mantan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai,

dan  yg lain  boleh di tampahkan.

Dalam Tiga Tahun Terakhir Ini, Hitung-hitung Puluhan Pemimpin Papua Telah Meninggal Dunia. Tidak Terhitung Kematian Bangsa Papua Yang Meninggal Karena Ditembak Oleh TNI/POLRI Diseluruh Pelosok Papua. Sampai Kapan Air Mata Akan Berakhir❓

Maka Satu Hal Yang Kami Sarankan Kepada Para Pemimpin Papua Yang Ada di 44 Kabupaten Kota Yang Berasal Dari Kedua Provinsi "Perlu Evaluasi" Bersama MRP, DPRP Serta Libatkan Pihak Gereja Dari Berbagai Denominasi Yang Ada Di Tanah Papua. Demi Keselamatan Bangsa Papua Di Tahun Mendatang. Karena Peristiwa Kematian Ini Terjadi Dengan Cara Misterius.

Selanjutnya, Kami Juga Sarankan Bahwa Para Pemimpin Atau "Orang Papua Yang Sakit" Janganlah Dibawah Ke Jakarta, Kalau Bisa Bawah saja Berobat Di Luar Negeri Seperti "Singapur atau di Negara Tetangga Lainnya" Karena Percuma Orang Papua Berobat Di Jakarta Malah Dibawah Jenazah Terus Pulangkan Di setiap Tahun. Merupakan Peristiwa Yang Sesungguhnya Terjadi Di Papua. Maka Sekali Lagi Kami Sampaikan Ini Sebagai Suatu Sarang Kami Bagi Para Pemimpin Papua Yang Kami Sayangi. Semoga Saran Dan Pesan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua. Kiranya TUHAN Yesus Memberkati Kita Sekalian.

Papua Tetap Merdeka. 🇨🇺

Continue Reading →

Otsus Jilid II Hanya Akan Membawa OAP Pada Kepunahan

Foto : Orang Papua 

Oleh : Nuelft24

Thanks bro ko su baca tulisan ini….

West papua sejak itu telah pendeklarasian kemerdekaan sejak 1 desember 1961, namun kemerdekaan itu hanya bertahan 19 hari. Namun dengan sikap yang sangat tegas presiden pertama Indonesia yaitu soekarno membuat trikora atau dikenal dengan tiga komando rakyat di alun-alun kota Yogyakarta, soekarno juga membentuk operasi mandala yang dipimpin oleh jendral soeharto pada saat itu.

Berbagai propaganda dan operasi militer yang sangat brutal  dilakukan pemerintah Indonesia untuk menganeksasikan wilayah west papua ke dalam NKRI, berbagai pejanjian juga dilakukan juga pada saat itu yaitu antara Negara Indonesia, belanda dan amerika yang dimana dilakukan tanpa melibatkan orang papua tujuannya untuk menegosiasikan 3 G yaitu Gold, Glory and Gospel  yang terdapat di alam papua. Salah satu negosiasi terbesar adalah Freeport di tembagapura.

Disaat yang sama Indonesia berjuang untuk menciptakan pepera  (act of free choice), namun hal tersebut di lakukan dengan cara licik yaitu dengan membunuh orang asli papua yang pro kemerdekaan secara brutal dan juga indonesia tidak lakukan dengan cara One People One Vote yang telah di putuskan di perjanjian new york agreement,  melainkan indonesia melakukan pepera dengan cara musyawarah yaitu dengan 1.025 orang  dari 800.000 orang. dari 1.025 orang itu pun juga di lakukan dengan cara paksa.

Bebagai penolakan di lakukan oleh rakyat papua karena hasil PEPERA yang tidak di lakukan dengan cara yang sah tersebut. Pembunuhan terhadap para penolak PEPERA di lakukan oleh militer Indonesia dengan membabi buta yang dimana pada saat  di pimpin oleh jendral “soeharto” hingga berkhirnya masa jabatan soeharto yang di tumbangkan atau di jatuhkan oleh mahasisa pro demokrasi di Indonesia.

Pada saat  B.J Habibie memimpin sebagai president Indonesia berbagai aksi pun di lakukan oleh rakyat papua atas ketidakdomokratisan Indonesia terhadap papua. Pada akhirnya pada tanggal 26 februari tim 100 untusan rakyat papua bertemu dengan  President B.J habibie guna untuk menyampaikan akar masalah yaitu kesalahan sejarah terkait persoalan status politik dan keinginan rakyat yang sebenarnya yaitu kemerdekan sehingga setara juga dengan bangsa bangsa lainnya di seluruh dunia. Tetapi keinginan tekad untuk menetukan nasib sendiri itu di hianati oleh cara bermain Indonesia dan beberapa elit politik papua yang lagi menghamba ke Jakarta kemudian di keluarkan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus (OTSUS) Papua.

 Otonomi khusus berjalan 19 tahun yang mana di sahkan tahun 2001 tetapi tidak menciptakan hasil untuk masyarakat papua tetapi justru pelanggaran HAM Berat  banyak terjadi di papua contohnya seperti Wamena berdarah, wasior berdarah , biak berdarah, paniai berdarah, dan sampai saat ini nduga berdarah bahkan masih mengungsi di hutan-hutan  ( mengungsi di tanahnya sendiri). Kondisi sumber daya manusia juga sangat jauh, pemerintah hanya focus ke pembangunan saja yang dimana berujung ke timbulnya banyak kapitalisme dan juga kondisi kesehatan yang sangat amat tertingal jauh.

Dari kondisi di atas maka mari kita sebagai mahasiswa papua mulai membuka mata dan mulai berekspresi untuk membelah surga kecil kami yang sampai saat ini masih ditindas.

Salam Sadar !!

 

 

 

 

Continue Reading →