Ilustrasi: Bangsa Papua Dibungkam
Oleh : Angel Dwijayantara
Pemerintahan dan Kepolisian Indonesia semakin bersikap arogansi, Rasis, diskriminasi dan reaksioner terhadap Bangsa West Papua. Tindakan ini tidak hanya terjadi diwilayah West Papua, namun, hal itu juga dialami oleh mahasiswa Papua yang melanjutkan pendidikan tinggi di wilayah Indonesia yang katanya sebagai suatu negara yang demokratis.
Praktek demokrasi oleh Pemerintahan (Fasis Borjuis-kapitalis) Indonesia sangatlah bertentangan dengan konstitusi yang pernah mereka sahkan sendiri, agar menjamin pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas semua orang, terkhususnya bagi Bangsa West Papua yang ada di Indonesia maupun di wilayah West Papua.
Hal itu dibuktikan dengan tindakan pembatasan bagi LBH bali dalam memberikan bantuan hukum terhadap mahasiswa papua. Tidak hanya sampai disitu, beberapa minggu lalu, seorang tunawicara mendapatkan kekerasan yang berlebihan dan dinjak kepalanya oleh 2 Anggota PM (polisi militer), kemarin seorang warga ditembak kepalanya oleh Kepolisian Nimboran hingga kritis.
Tindakan fasisme, rasisme, rasialisme, pembunuhan dan berbagai pelanggaran HAM lainnya terhadap Bangsa West Papua akan semakin meningkat semenjak Wilayah West Papua Dianekasasi ke dalam kekuasaan Indonesia. Sampai dengan sekarang tak satupun pelanggaran HAM itu terselesaikan dan para pelakunya masih saja berkeliaran, bahkan menjabat sebagai petinggi negara dan militer Indonesia.
Tindakan dari Pemerintah dan Militer Indonesia telah menghancurkan demokrasi lewat berbagai macam pelanggaran HAM yang telah dilakukannya selama ini terhadap Bangsa West Papua. Akan tetapi, dibawah kepemimpinan Fasis Borjuis-kapitalis Nasional Indonesia, telah menghancurkan kebebasan sipil dan politik yang menjadi salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia.
Kebebasan sipil dan politik ini adalah suatu yang melekat dalam diri manusia sejak lahir dan harus penuhi bahkan dilindungi oleh pemerintah negara tanpa diskriminasi. Karena, semua orang memiliki kebebasan untuk hidup, mendapatkan (rasa aman) perlindungan dari kekerasan, intimidasi dan amcaman pembunuhan. Semua orang memiliki kebebasan untuk berpikir, berekspresi, beraspirasi, berserikat, berkumpul, dll.
Apa yang membuat kekebasan sipil dan politik Bangsa West Papua dikekang oleh Pemerintah dan Militer Indonesia?
Yang membuat demokrasi ditanah West Papua sangat sempit, bahkan tidak ada sama sekali bagi rakyat miskin dan masyarakat adat, tentu dikarenankan adanya dominasi praktek kebebasan ekonomi yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Militer Indonesia. Contoh kecilnya, adalah banyaknya yang memiliki saham dalam PT. Freeport, sehingga menimbulkan banyak anak-anak dan cabang dari PT. Freeport yang bertujuan untuk merampas sumber daya alam di wilayah West Papua. Sehingga, bagi siapapun yang mengganggu laju dari penumpukan modal atas operasi PT. Freeport, akan disingkirkan tanpa belas kasihan. Tidak mengherankan ketika Pemerintah dan Militer Indonesia menangkap bahkan membunuh para Aktivis Papua secara besar-besaran dan melabeli mereka sebagai Saparatis hingga Teroris. Termasuk, ketika Bangsa West Papua yang membangun gerakan dalam menuntut "Hak Menentukan Nasib Sendiri", Penuntasan Pelanggaran HAM, membuka ruang akses bagi jurnalis, Penarikan Militer, Pembebasan Tapol, dll terhadap Pemerintah Indonesia. Tuntutan tersebut berawal, ketika terjadi invansi militer pertama oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menduduki wilayah West Papua (dulu Irian Barat), sehingga muncul New York Agreement pada 1962 oleh Indonesia, As dan belanda tanpa ada keterlibatan Bangsa West Papua, lalu Rome Agreement sebagai penyerahan masalah West Papua kepada PBB, Penganeksasian wilayah West Papua oleh Indonesia pada 1 Mei 1963, penandatangan kontrak pertama untuk operasi Freeport antara Indonesia dan AS 1967 dan Pepera 1969 yang tidak Demokratis.
Jiika, ketika Pemerintah Indonesia membiarkan pelaksanaan Referendum oleh Rakyat West Papua, dan menarik semua Militer organik maupun non-organiknya dari seluruh wilayah West Papua, sudah tentu akan merugikan bahkan mengganggu segala penumpukan (kapital) modal dari pihak Kapitalis dari negara-negara Imperialis dan Borjuis Nasional Indonesia yang diambil dari hasil jual beli Emas milik Bangsa West Papua. Apa lagi, Pemerintah Indonesia sudah menghabiskan banyak anggaran yang sangat besar untuk memperkuat internal Militer, demi menjaga keberlangsungan Operasi PT. Freeport, Perkebunan dan perusahaan-perusahaan milik investor asing. Walaupun, anggaran itu diberikan oleh Selandia Baru, Amerika Serikat, China dan negara-negara kapitalis dunia lainnya.
Akan tetapi, tidak bisa kita pisahkan semua peristiwa yang dialami oleh Bangsa West Papua hingga sampai dengan saat ini hanya sebatas masalah ekonomi dan politik, namun juga merupakan "Masalah Kebangsaan." Dimama, penindasan nasion (Indonesia) yang besar dan berkuasa, menindas/menjajah nasion (West Papua) yang kecil. Jika tidak, maka akan sulit untuk menemukan solusi alternatifnya.
Suatu negara yang menganut demokrasi, tentu akan menjamin Hak Asasi Manusia bagi semua orang tanpa terkecuali. Namun, Negara Indonesia dibawah kepemimpinan Fasis Borjuis-kapitalis nasional yang di usung oleh Partai Politik Borjuis sangat jelas seperti apa bentuk demokrasinya. Sangat jelas, bahwa demokrasinya adalah "Demokrasi Liberal" yang dijalankan untuk mengsukseskan program Neo-liberalisme lewat legitimasi Kekuasaan Parlementaris, Penegak Hukum dan Partai Politik Borjuis.
Apa yang harus dilakukan?
Bagi kawan-kawan yang Pro-demokrasi dan kaum revolusioner pasti mengetahuinya. Kecuali para kaum oportunis, konservatif, reaksioner dan kaum-kaum nasionalisme (chauvisnis) yang sering menghianati Perjuangan Pembebasan Nasinal untuk Bangsa tertindas, dengan mengikuti logika Pemerintah dan Militer. Tentu yang harus kita lakukan adalah "Merebut Demokrasi." Mengapa? Karena, hanya dengan cara itu kita bisa terus menyuarakan solidaritas untuk Perjuangan Bangsa West Papua.
Yang perlu kita lakukan, adalah mencari tahu kebenaran dari sejarah perjuangan Bangsa West Papua. Kemudian, dengan terus mempropagandakan (situasi demokrasi, ekonomi, budaya, politik dan sosial yang diberangus oleh Pemerintah-Militer Indonesia) semua hal-hal yang dialami oleh Rakyat West Papua sampai saat ini. Tidak hanya lewat media sosial, tetapi juga dalam setiap perkumpulan seremonial, diskusi-diskusi publik, kesemua organisasi pro-demokrasi sekawan, ruang akademisi, peguyuban-peguyuban dan setiap konsolidasi bahkan ketika aksi-aksi. Tujuannya untuk menggalang solidaritas yang lebih luas, terorganisir, dan terideologis. Sekaligus, meluruskan sejarah yang telah disembunyikan oleh Rezim Fasis Borjuis selama ini. Tapi, tugas itu tak cukup dilakukan oleh satu orang, melaikan butuh keberanian secara koleltif antara Rakyat Miskin Indonesia dan Bangsa West Papua.
Saat ini, situasi gerakan di Indonesia maupun di wilayah West Papua masih kekurangan "Pelopor dan Persatuan dalam Gerakan" yang melawan penindasan. Maka tugas mendesak kita saat ini, adalah menciptakan pelopor dan kader-kader yang akan membangun gerakan secara tersistematis dan terorganisir. Bukan gerakan yang reaksioner (spontanitas) dan postmodern. Jika tidak, maka masalah yang dialami oleh Bangsa West Papua maupun Rakyat Miskin Indonesia tidak akan pernah terselesaikan. Tanpa ada persatuan dalam gerakan dengan memperluas solidaritas, jangan harap ada Pembebasan Nasional.
#solidaritastanpabatas
#salampembebasannasional
#bangsawestpapuabutuhsolidaritas
0 Post a Comment:
Posting Komentar